DIKSI.CO, SAMARINDA - Permasalahan realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga terdampak Covid-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih belum rampung.
Terhambatnya penyaluran BLT disebabkan belum terselesaikannya proses validasi dan sinkronisasi data penerima bantuan.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan.
"Kita akan evaluasi. Soal dana BLT bertahap ya. Karena masih ada masalah data yang tumpang tindih dan kurang akurat," ujar Hadi Mulyadi saat diwawancara awak media usai rapat paripurna ke-25 DPRD Provinsi Kaltim, Senin (14/9/2020).
Hadi Mulyadi menegaskan bahwa dalam melakukan validasi dan sinkronisasi data penerima bantuan harus benar-benar sesuai dengan fakta lapangan. Jika ditemukan data tumpang tindih maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan.
"KPK sudah wanti-wanti kalau ada data yang berlapis KPK turun tangan," tegasnya.
Disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, besar serapan anggaran percepatan penangan Covid-19 sebesar Rp 500 miliar di Kaltim telah mencapai 50 persen. (tim redaksi Diksi)
