DIKSI.CO, SAMARINDA - Hampir dipastikan, pengesahan APBD Perubahan Kaltim 2021 tidak dilakukan.

Hal itu berdasarkan surat Gubernur Kaltim, bernomor 005/555/2342-III/BPKAD. Isinya, Pemprov Kaltim tidak dapat melaksanakan kesepakatan KUPA PPAS, dan kesepakatan rancangan APBDP 2021.

Hal itu, lantaran telah melewati waktu 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

"Pemerintah provinsi tidak dapat melaksanakan kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2021. Berikut pesetujuan bersama rancangan APBDP 2021, setelah melewati waktu 3 bulan sebelum tahun anggaran 2021 berakhir," tulis poin surat yang ditandatangani Isran Noor, Gubernur Kaltim, tertanggal 11 Oktober 2021.

Melalui surat tersebut, Pemprov Kaltim memberi isyarat tidak lagi akan melakukan pembahasan terkait APBD perubahan.

Menanggapi hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menjadwalkan kunjungan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Konsultasi dilakukan untuk mencari peluangel memungkinkannya APBDP Kaltim tetap disahkan, mesti telah melewati batas waktu 3 bulan, sebelum tahun anggaran berakhir.