DIKSI.CO, SAMARINDA - Kamis (25/11/2021) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, melanjutkan pembahasan terkait RAPBD 2022.

Baik Banggar dan TAPD, terus melakukan pembahasan APBD secara marathon.

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan pertemuan bersama TAPD terkait penyesuaian jadwal menuju pengesahan APBD 2022.

"Ini rapat tadi penyesuaian jadwal aja, menuju pengesahan APBD 2022," kata Makmur, Kamis (25/11/2021).

Beberapa hal penting yang dibahas dalam pembahasan TAPD dan Banggar, terkait mengejar target pendapatan dan porsi pendapatan 2022.

"Tidak ada masalah, tinggal mengejar target-target pendapatan. Apa program pendapatannya, dan porsi pendapatan 2022," paparnya. 

Sementara itu, Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menyebut kesepakatan APBD 2022 mesti dilakukan paling lambat 30 November 2021.

"Harusnya maksimal Selasa, 30 November sudah disepakati. Jika tidak disepakati, banyak pejabat yang bakal kena sanksi," ungkap Sa'duddin.

Sanksi yang diberikan, dalam Undang-Undang 23/2014, Pasal 321 ayat 2 jelas disebutkan DPRD dan kepala daerah yang terlambat akan dikenai sanksi administratif. Berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama enam bulan.

"Sanksinya kepala daerah dan anggota dewan tidak dibayar gajinya selama 6 bulan," tegasnya.

Untuk itu, berbagai pembahasan dan jadwal tahapan telah dibahas antara TAPD dan Banggar DPRD Kaltim.

Pihaknya berharap pengesahan APBD 2022 bisa dilakukan sesuai jadwal, sehingga tak ada sanksi yang diberikan kementerian.

"Kami harapkan tidak terkena sanksi," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)