DIKSI.CO, SAMARINDA - April 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan Covid-19. 

Keputusan itu bernomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/ KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 

SKB tersebut ditandatangani Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Isinya, pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kaltim diminta untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/ jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja. Selain itu juga untuk rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja. 

Awalnya, APBD Kaltim 2020 terancam terjun bebas, dari semula sesuai KUA PPAS, APBD Kaltim sebesar Rp 11,84 triliun. Usai dilakukan pemangkasan, APBD Kaltim turun sekitar Rp 3 triliun, dari menjadi Rp 9,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sa'duddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

"APBD Kaltim Rp 11,83 triliun turun menjadi Rp 9,2 triliun, sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI," kata Sa'duddin beberapa waktu lalu.

BPKAD Kaltim juga telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Terjadi Covid-19 ini ya kami sesuaikan, terjadi refocusing anggaran," jelasnya.

Proyek pembangunan Kaltim menjadi sektor yang juga terdampak akibat pemangkasan anggaran ini.

Proyek pembangunan masuk dalam kategori belanja modal dan belanja barang dan jasa sehingga turut terpotong 50 persen.

Untuk itu BPKAD Kaltim, berupaya memperketat pengelolaan keuangan, terutama dalam hal penanganan Covid-19.

Hal ini dilakukan agar tidak ada salah kelola keuangan hingga berdampak pada temuan BPK nantinya.

"Program prioritas tetap jalan, beberapa program juga ada yang ditunda dulu, anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 yang teranggarkan Rp 500 miliar," pungkasnya. (advertorial)