DIKSI.CO, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo, resmi melantik Bambang Susanto, sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Kamis (10/3/2022) lalu.

Sementara itu, Bambang Susantono didampingi Donny Rajahoe, yang dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Itu artinya, pembangunan ibu kota negara segera dimulai dalam waktu dekat.

Pro kontra terus mengalir atas pemindahan IKN ini ke Sepaku, PPU.

Kalangan aktivis lingkungan menilai, mega proyek Ibu Kota Nusantara, disebut puncak kejahatan oligarki yang disusun secara tergesa-gesa.

Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyebut perpindahan IKN menimbulkan berbagai macam krisis berlapis-lapis serta penjarahan ruang hidup besar-besaran.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan luasan IKN 180.965 hektare, lalu kemudian meningkat menjadi 256.332,49 hektare. Presiden Jokowi mengatakan wilayah IKN itu adalah lahan kosong.

"Jelas itu kebohongan besar faktanya ada ribuan jiwa yang tinggal dikawasan IKN Baru seperti masyarakat adat, nelayan, petani, transmigrasi, dan perempuan," kata Rupang, sapaan akrabnya, Minggu (13/3/2022).

Informasi yang dihimpun dari Sibukdin, Kapala Adat Sukut Balik, saat ini terdapat sekira 60 hingga 70 keluarga suku Balik yang ada di lokasi IKN.

Puluhan keluarga ini terancam tersisih seiring dimulainya pembangunan mega proyek ibu kota negara.

"Tidak akan mampu kami bertahan di tanah peninggalan orang tua tempat kami hidup dengan masyarakat adat. Sedangkan orang IKN, perkiraanku kurang lebih ada 3 juta," ungkap Sibukdin.

Diperkirakan, hingga tahun 2024 pemerintahan Joko Widodo merencanakan 7.687 aparatur sipil negara yang akan di pindahkan ke kawasan IKN Baru.

Jatam Kaltim menemukan, kawasan IKN tidak 100 persen bebas dari bencana banjir.

Dalam kurun tahun 2020, sudah terjadi empat kali banjir besar hingga mencapai dada orang dewasa, kampung yang terendam akan menjadi wilayah inti dari ibu kota negara.

"Selain itu juga pernah terjadi kebakaran besar akibat meningkatnya suhu kawasan yang akan berpengaruh terhadap krisis iklim. Begitupun dengan kondisi nelayan yang dipaksa angkat kaki dari teluk Balikpapan," papar Rupang.

"Mereka tidak boleh lagi menangkap ikan diwilayah tersebut yang membuat mereka harus menjauh kelaut lepas, hal itu akan mengancam keselamatan mereka dan menambah beban biaya bahan bakar perahu," sambungnya.

Ramainya industri dan aktivitas lalu lintas kapal yang mengangkat material di wilayah IKN akan merusak ekosistem dan mematikan perekonomian warga yang terbangun.

Selain itu, beberapa nama akan diuntungkan atas berpindahnya IKN ke Kaltim.

Beberapa nama orang-orang yang akan diuntungkan ialah, Hasyim Jojo Hadi Kusumo merupakan adik dari Prabowo Subianto, memiliki perusahaan bernama PT. ITCI Kartika Utama yang memproduksi pohon akasia sebagai bahan utama kertas juga memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sebesar 173.000 hektare.

Hasyim siap menanggung kesediaan air untuk IKN dengan waduk yang dimiliki perusahannya, PT Tirta Adi Kencana.

Nama lain, Sukanto Tanoto salah satu pemodal besar yang ada di Indonesia, yang tidak asing lagi ada Luhut binsar Panjaitan yang menjabat sebagai menkomaripes, dan Reza herwindo yang memiliki tambang di wilayah IKN.

"Mega proyek ini tidak lebih dari taktik busuk oligarki untuk lari dari tanggung jawab pemulihan atau dalam kosa kata sebenarnya adalah pemutihan dosa, Pemerintah justru melahirkan secara cepat UU IKN yang merupakan turunan dari UU Omnibuslaw disusun demi karpet merah penguasa hari ini dan sekutu-sekutunya," tegasnya. (tim redaksi Diksi)