DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda beri dukungan kepada Pemkot Samarinda dalam menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi QRIS.

Pemkot Samarinda saat ini diketahui  terus mengupayakan penerapan sistem non tunai dalam melakukan transaksi, baik di sektor parkir maupun perbelanjaan, seperti di pasar.

Pasalnya, penerapan sistem tersebut dinilai mempermudahkan masyarakat dalam proses transaksi.

Selain itu, sistem tersebut juga dinilai efektif seperti menghindari pungutan liar (Pungli), terutama di sektor parkir yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.

Menurut Laila sapaan akrabnya, penerapan sistem non tunai, selain mempermudah masyarakat juga dapat menghemat anggaran, terutama pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak resmi atau dianggap pungli.

"Banyaknya pos-pos pengeluaran yang tak resmi, padahal seharusnya itu tidak perlu mengeluarkan biaya," ujar Laila.

Lebih lanjut, Laila menjelaskan, penerapan sistem non tunai juga sekaligus mendukung terlaksananya transparansi pengelolaan anggaran di semua instansi pemerintahan.

"Saya tidak berbicara masalah lembaga, tapi saya berbicara oknum dan faktanya memang ada" ungkapnya.

Politikus PPP ini menambahkan, penerapan sistem non tunai, tidak saja diperuntukkan bagi masyarakat, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.

"Ini tidak hanya untuk masyarakat saja, untuk pemerintah juga sehingga lebih transparan dalam pengelolaan belanja anggaran," pungkasnya. (Advertorial)