DIKSI.CO, SAMARINDA - Kegiatan konsultasi publik menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranwal RPJPD) Samarinda 2025-2045 turut dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Jalan Ruhui Rahayu Samarinda, pada Selasa (12/12/2023) pagi.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menandai langkah awal dalam merancang masa depan Kota Samarinda yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Rusmadi mengatakan bahwa pentingnya konsultasi publik sebagai bagian integral dari proses penyusunan RPJPD untuk meningkatkan kolaborasi antar kabupaten kota khususnya Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan bersama.

"Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Visi misi Indonesia Emas 2045 harus menjadi panduan kita," ujar Rusmadi.

Ia mengatakan bahwa Konsultasi publik ini menjadi momentum pertama bagi Samarinda dalam merancang RPJPD, dan menjadi ajang untuk menyampaikan spektrum aspirasi masyarakat.

"Aspek kondusifitas daerah, berkelanjutan dan kesinambungan pembangunan, serta kesiapan SDM, adalah poin utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang," ujarnya.

Posisi strategis Samarinda sebagai jantung ekosistem tiga kota menjadi fokus diskusi utama. Isu-isu seperti kelonjakan penduduk, tata ruang, pemukiman, infrastruktur, kemacetan, dan masalah sampah, diidentifikasi sebagai tantangan krusial.

"Dalam rencana 20 tahun ke depan, kita perlu mengantisipasi dan merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan ini," ucapnya.

Rusmadi mengingatkan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD yaitu menghindari permasalahan lonjakan penduduk, namun kita dapat merencanakan pemukiman yang terencana dengan baik, Samarinda harus menjadi contoh dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur yang berkelanjutan, Pemerintah perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM.

“Samarinda dengan tegas mengambil posisi di depan, menunjukkan tekadnya untuk menjadi perintis dalam pembangunan di Kalimantan Timur tentang pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal dan kesinambungan dengan visi nasional menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Dengan demikian, konsultasi publik ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyuarakan pendapat masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat demi menciptakan Kota Samarinda yang lebih baik, lebih kondusif, dan lebih siap menghadapi masa depan. (*)