“Saya kira kalau bicara Migas, komitmen kami semua pemangku kepentingan, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) bersama komponen yang lain kita searah bagaimana mengamankan obyek vital nasional ini bisa berjalan dengan baik di Kukar,” tegasnya.

Terkait Lifting, Edi memberikan masukan dan usul, menurutnya idealnya Lifting itu Pemerintah Daerah punya data, dan Pusat punya data.

“Berapa sih data produksinya, seperti yang disampaikan teman dari Sulawesi tadi, kami juga di Kukar tidak tau berapa produksi minyak, berapa sih produksi gas kalo kita bicara blok Mahakam, kami tidak tau itu,” ungkapnya.

Ia mengusulkan dalam forum itu agar nantinya tidak terlalu jauh perbedaan pandangan, sehingga tak timbul hal – hal saling mencurigai, agar penetapan Lifting antara SKK Migas dengan KKKS mengundang pemerintah daerah walau hanya sebagai pendengar.

“Undang kami, berikan edukasi, biar kami tahu bagaimana sulitnya teman – teman KKKS bekerja sehingga kami paham, karena kami sendiri kaget ketika di undang ke Jakarta kenapa menurun, sama seperti yang disampaikan teman dari Sulawesi tadi,” terangnya.

Berkaitan dengan PI, Edi mengungkapkan adanya PI bukan jatuh dari langit, tetapi merupakan perjuangan Pemerintah Daerah bersuara ke Jakarta, bagaimana daerah minta dilibatkan dalam pengelolaan migas ini, namun semangat ini tidak di dukung sumber daya manusia (SDM) di daerah belum siap.

“Saya hafal betul persoalan ini, karena saya bagian yang ikut menyuarakan pada era itu,” pungkasnya. (ADV/KUKAR)