Gubernur dan DPRD Kaltim Kompak Genjot PAD, Siapkan Strategi Menuju Kemandirian Fiskal
DIKSI.CO, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan pimpinan DPRD Kaltim yang berlangsung hingga larut malam, Senin (3/11/2025), di Kantor Gubernur Kaltim.
Pertemuan selama hampir dua setengah jam itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua Ananda Emira Moeis, dan Ekti Imanuel.
Dari pihak eksekutif, Gubernur turut didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, BPKAD, serta Bapenda Kaltim. Agenda utama pembahasan, memperkuat strategi fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat yang kian menurun.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat.
“Kaltim punya potensi besar untuk mandiri secara fiskal. Kita akan perkuat pemungutan retribusi dan pajak, serta menertibkan kewajiban dari sektor-sektor produktif,” ujar Rudy dengan tegas.
Rudy mengungkapkan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan tiga langkah utama untuk memperkuat PAD.
Pertama, penyusunan peraturan daerah (perda) baru yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini.
Kedua, perbaikan sistem pemungutan agar lebih transparan, akurat, dan digital. Ketiga, memperluas kerja sama dengan dunia usaha, khususnya sektor-sektor unggulan seperti energi, kehutanan, dan jasa transportasi.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan dana pusat. Potensi pajak kendaraan, alat berat, dan sektor jasa harus dimaksimalkan. Selain itu, kita juga akan mendorong kerja sama dengan BUMD agar mereka lebih produktif dan berkontribusi besar bagi PAD,” jelasnya.
Dari data yang dihimpun Bapenda Kaltim, hingga 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Meski capaian tersebut tergolong baik, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar untuk menutup sisa target di dua bulan terakhir tahun anggaran.
Rinciannya, pajak daerah menyumbang Rp5,3 triliun (63,03 persen), retribusi daerah Rp895 miliar (83,66 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen), dan lain-lain PAD yang sah Rp373 miliar, atau melonjak jauh dari target awal Rp115 miliar.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp800 miliar sejak Januari 2025 melalui sistem split bill. Bila target pendapatan tercapai hingga akhir tahun, total DBH yang akan disalurkan ke kabupaten/kota diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun.
“Prinsipnya, apa yang didapat dari daerah juga harus kembali untuk pembangunan di daerah. Dengan sistem split bill, dana pajak bisa lebih cepat disalurkan dan termonitor dengan baik,” jelas Rudy.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai, kondisi fiskal daerah saat ini berada dalam tekanan cukup berat setelah adanya penurunan signifikan dana transfer pusat. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi agar lebih agresif menggali sumber PAD yang selama ini belum dioptimalkan.
“DAU dan DBH kita turun signifikan, bahkan DAU terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, pemerintah provinsi harus memperkuat PAD agar tidak bergantung pada pusat,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, potensi PAD di Kaltim masih terbuka lebar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, alat berat tambang, perkebunan, dan konstruksi. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan program balik nama kendaraan berplat luar daerah menjadi plat KT, sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan.
“Kita dorong Bapenda menertibkan pajak kendaraan dan alat berat di sektor tambang, perkebunan, serta konstruksi. Termasuk memberikan relaksasi agar kendaraan berplat luar daerah bisa balik nama menjadi plat KT,” katanya.
Selain sektor kendaraan, Hasanuddin juga mendorong Pemprov Kaltim agar tidak hanya mengandalkan BUMD sebagai sumber PAD utama, melainkan membuka ruang baru dari sektor produktif lainnya seperti pariwisata, kehutanan, dan jasa transportasi.
“BUMD tetap penting, tapi jangan jadi satu-satunya tumpuan. Sektor lain harus digarap serius supaya ekonomi daerah bisa tumbuh lebih sehat,” tegasnya.
Baik eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa penguatan PAD tidak cukup hanya dari sisi kebijakan. Diperlukan juga tata kelola yang transparan dan sistem pengawasan yang kuat.
Menurut Gubernur Rudy, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi menjadi keharusan. Pemerintah tengah menyiapkan sistem integrasi data antarinstansi agar potensi kebocoran pajak bisa ditekan seminimal mungkin.
“Kalau sistemnya transparan, masyarakat juga percaya. Target PAD bukan sekadar angka, tapi juga soal bagaimana kita membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, baik pemerintah maupun DPRD optimistis Kaltim mampu memperkuat fondasi keuangannya.
(tim redaksi)
