Sabtu, 5 Oktober 2024

Gelar Reses di Dua Lokasi, Hendra Wahyudi Sebut Masyarakat Keluhkan Persoalan Air Bersih hingga Bantuan Pertanian

Koresponden:
diksi redaksi
Rabu, 2 November 2022 0:0

Suasana Hendra Wahyudi saat menggelar reses

DIKSI.CO, PASER - Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi bertemu dengan warga Desa Mendik Karya dan Desa Muara Telake, Kecamatan Longkali dalam rangka melaksanakan reses ke III.

Diketahui agenda reses ketiga DRPD Paser ini telah berlangsung pada 17-22 Oktober 2022.

Reses atau serap aspirasi dari masyarakat dimaksudkan agar pembangunan daerah bisa dengan merata berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Usulan masyarakat itu nantinya akan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Sejumlah warga yang hadir dalam reses tersebut menyampaikan beberapa keluhan yakni terkait persoalan air bersih, perbaikan akses jalan, bantuan pertanian dan nelayan.

"Permohonan masyarakat memang tidak terlalu jauh dari permohonan pada umumnya. Namun ini tetap menjadi perhatian bagi kami kedepannya," ujar Hendra.

Lebih lanjut, Hendra menyampaikan, masyarakat menginginkan dukungan anggaran guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

Selanjutnya  perbaikan jalan mulai dari Kecamatan Long Kali yakni Desa Mendik Karya, Desa Munggu hingga ke Desa Belimbing Kecamatan Long Ikis.

Di tambah lagi pembangunan embung di tiga titik dengan luasan lahan mencapai empat hektare.

"Berkaitan dengan jalan, pada akhir 2022 ini dan ada 2023 Bupati memfokuskan infrastruktur jalan dan jembatan, adapun perbaikan yang bersifat spot saat ini, itu hanya bagian dari tanggap darurat," ungkapnya.

Untuk pembangunan embung, nantinya akan dibahas dan evaluasi, titik mana yang memang menjadi prioritas bagi masyarakat di Desa Mendik.

Ia juga menyampaikan akan ada program bantuan pendampingan bagi para petani  dari pemerintah pusat.

Dari bantuan itu  diperlukan tenaga penyuluh. Dirinya berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir satu desa satu penyuluh.

Sedangkan di Desa Muara Telake, sejumlah warga yang kesehariannya bekerja sebagai  nelayan mengeluhkan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, ditambah lagi terjadinya pendangkalan di wilayah sungai.

"Harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan dua persen untuk disalurkan ke desa. Selain itu bisa juga diusulkan stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan. Untuk mengatasi pendangkalan, memang diperlukan biaya yang besar tapi kami akan upayakan untuk mengatasi permasalahan ini," pungkasnya. (Adv)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews