DIKSI.CO, SAMARINDA - Imbas corona ikut berdampak pada anggaran.
Hal demikian juga terjadi di Kaltim, provinsi yang dipimpin Isran Noor.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memangkas biaya belanja langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2020 senilai Rp 1,28 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daetah (BPKAD) Kaltim, M Sa’duddin mengungkapkan, belanja langsung Provinsi Kaltim sebesar Rp 5.13 triliun dipangkas sebesar Rp 1,28 triliun.
“Pemangkasan ini, dalam rangka kita (Pemprov Kaltim) mendanai penanganan virus Corona di Kaltim,” ujarnya Rabu (8/4/2020).
“Seluruh dana tersebut dipangkas dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Penpriv Kaltim. Dengan pemangkasan ini, artinya belanja langsung Pemprov Kaltim turun sebesar 25 persen,” lanjutnya.
Selain belanja langsung, dijelaskan Sa’duddin, belanja lainnya yang menurun adalah belanja bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten dan kota se Kaltim.
“Total belanja Bankeu untuk seluruh daerah di Kaltim, awalnya Ro 1,67 triliun menjadi Rp 1,25 triliun. Atau, ada pemotongan anggaran belanja Bankeu sebesar Rp 417 miliar. Sama dengan belanja langsung, belanja Bankeu terjadi penurunan sebesar 25 persen,” katanya.
Selain itu, dituturkan Sa’duddin, turut juga mendapat penurunan, adalah belanja bagi hasil pajak ke Kabupaten dan kota di Kaltim. “Namun, penurunan belanja bagi hasil pahak untuk 10 kabupaten dan kota se Kaltim ini akan disesuaikan dengan realisasi pendatan,” tuturnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, HM Sabani menungkapkan, bukan hanya penurunan anggaran, kegiatan yang menggunakan anggaran daerah ikut ditunda untuk sementara waktu.
“Ada pemberlakukan work from home (WFH). Kemudian, kantor pelayanan Samsat juga tutup sementara. Jadi, memang ada keterbatasan sistem dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Sehingga, terpaksa kegiatannya ditunda,” jelasnya.
Ditanyakan penurunan penggunaan anggaran kegiatan sampai sejauh mana, Sabani menuturkan, penurunan sampai pada 25 persen. Namun, saat itu Sabani belum bisa mengalkulasikan berapa jumlah dana kegiatan tertunda tersebut.
“Ya semuanya kurang lebih 25 persen lah. Tapi, untuk nilai belum bisa ditentukan. Semoga saja semua permasalahan Corona selesai dan proses pembangunan di daerah dapat segera dijalankan seperti sedia kala,” harapnya. (tim redaksi Diksi)
