Sementara berdasarkan data, besarnya anggaran Provinsi Kaltim mestinya dioptimalkan yang lebih maksimal, perlunya pengawasan oleh publik, karena APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar (sumber kaltimprov.go.id) sebab infrastruktur masih hancur terkhusus daerah-daerah pelosok.
"Jangan sampai ada anggaran, tapi tidak ada pembangunan infrastruktur, lalu dikemanakan anggaran tersebut diperuntukkan?,"pungkas Richardo.
Selanjutnya, Richardo mengatakan berulangkali adanya pembiaran masalah lingkungan, pemerintah tutup mata acuh melihat problematika karena hancur dan pencemaran lingkungan punya kaitan erat dengan industri, sebab Kaltim tengah berada dalam pusaran lingkar industrial ekstraktif baik pertambangan batubara maupun perkebunan sawit yang tidak mematuhi peraturan, karena lemahnya pengawasan serta dari aparat penegakan hukum. Ada sebanyak 1.735 Lubang Tambang di Kaltim yang dibiarkan diberbagai daerah, belum lagi ada sebanyak 39 anak yang mati dilubang tambang tambah lagi kriminalisasi bagi gerakan rakyat sebagai contoh kasus terakhir yang terjadi kriminalisasi masyarakat adat dayak long bentuq yang mempertahankan tanahnya dan Camat Tenggarong yang menjadi sasaran empuk kekerasan dan penganiayaan saat berhadapan dengan aktivitas pertambangan batubara di tempatnya.
Maka, ia sampaikan bahwa banyak sekali persoalan yang perlu menjadi substansi penting agar Pancasila berjalan sesuai dengan koridornya, bahwasanya perjuangan untuk pembebasan umat manusia tidak akan mungkin tergapai jika masih adanya kemelaratan bagi rakyat, karena dalam Pancasila lah kita menemukan kemuktian dan kemuliaan sumber arah bangsa yang adil makmur yang harus kita bumikan.
"Nilai Pancasila harus kita bumikan, karena disitulah kita menemukan jati diri bangsa yang mengakomodir kekuatan rakyat, negara jangan kemudian menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan menindas yang dalam implementasinya ternyata bertolak belakang dengan substansi Pancasila, apalagi hanya sekedar manipulasi rakyat dengan slogan-slogan pencitraan,"tegas Richardo di akhir. (*)
