DIKSI.CO, TENGGARONG - Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Pemerintah Daerah Kukar untuk melakukan percepatan pembayaran utang terhadap kontraktor proyek kegiatan tahun 2020 lalu.

Pada Senin (8/3/2021) dilaksanakan RDP antara Komisi III DPRD Kukar bersama TAPD, OPD dan Kontraktor yang bertempat di ruang rapat Banmus DPRD Kukar.

Ketua Komisi III DPRD Kukar M. Andi Faisal mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD Kukar harus bergerak cepat, karena ada beberapa kegiatan yang tidak lengkap administrasi.

"Layak, tapi tidak lengkap ini kan bermasalah," kata M.Andi Faisal kepada awak media saat diwawancarai usai rapat.

Ia menyebutkan, secara visual dan faktual dilapangan sudah mencapai seratus persen, namun administrasinya tidak mengikuti aktual dilapangan.

Lanjutnya, ada beberapa kegiatan yang sudah direview dan dicek semua oleh inspektorat ternyata ada administrasi yang belum dilengkapi oleh OPD teknis akhirnya menjadi tertinggal.

"Harapan kami kerjanya betul-betul kerja semangat bukan kerja asal saja," ujarnya.

Kemudian politisi Golkar itu menyebutkan, Pemda harus segera membayar berapapun kepada kontraktor, agar kontraktor yang lainnya tidak terus menunggu-nunggu untuk pembayaran.

"Segera dibayarkan sesuai aturan dan regulasi yang ada," imbuhnya.

"Kalau bilangnya TAPD tadi Minggu depan sudah terbayarkan, kalau DPRD ini mendorong percepatan pembayaran sesuai dengan aturan dan per UU yang berlaku," tambahnya.

M. Andi Faisal menambahkan, bahwa pihaknya murni untuk membantu kontraktor dalam hal tagihan agar semuanya lancar, karena pada rapat yang lalu sempat bergejolak, sehingga ada isu bahwa DPRD Kukar meminta sesuatu kepada pihak kontraktor.

"Kontraktor menjadi aset negara dia sudah mengutangi negara sekarang ini, jadi kita harusnya proaktif juga kepada kontraktor," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)