Sambut IKN, DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Kualitas SDM
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi berjuluk Benua Etam.
Terlebih lagi saat ini Kaltim sedang menyambut Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dorongan ini datang langsung dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai bahwa meski indikator pembangunan manusia menunjukkan kemajuan, kualitas SDM lokal masih tertinggal dari daerah lain.
Menurut Darlis, salah satu langkah strategis yang kini sedang berjalan adalah program pendidikan gratis atau Gratispol.
Program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim ini membawa harapan mampu membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terhambat menempuh pendidikan karena alasan biaya.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dengan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM.
“Kualitas SDM di Kaltim masih banyak ketertinggalan,Ada banyak indikator yang menunjukkan itu,” ujar Darlis dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk Kaltim sebagian besar faktor migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja dari luar daerah merasa lebih mampu bersaing di Kaltim dibandingkan putra daerah sendiri.
Migrasi dan Persaingan Tenaga Kerja
Fenomena migrasi ke Kaltim, menurut Darlis, bukanlah hal yang terjadi tanpa alasan.
Banyak pendatang yakin bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha di wilayah ini karena merasa memiliki kompetensi lebih baik. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kualitas SDM lokal masih perlu ditingkatkan secara serius.
“Orang datang berimigrasi ke Kaltim bukan tanpa sebab. Mereka yakin bisa mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha di sini, karena merasa mampu bersaing dengan putra-putri Kaltim. Itu salah satu indikasi kualitas SDM kita masih perlu peningkatan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penguasaan sektor usaha dan sumber daya alam yang hingga kini masih banyak oleh pelaku usaha dari luar daerah.
Di dunia kerja, fenomena serupa terlihat jelas. Banyak tenaga kerja lokal tersingkir oleh tenaga kerja dari luar, bahkan di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), warga lokal lebih banyak bekerja sebagai tenaga keamanan daripada posisi strategis lainnya.
Pendidikan sebagai Investasi
Darlis menegaskan bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi utama yang tidak bisa terpisahkan: fungsi ekonomi, fungsi sosial-budaya, dan fungsi politik. Ketiganya, menurutnya, sangat menentukan kualitas pembangunan suatu daerah.
Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan yang berhasil melesat bukan karena kekayaan sumber daya alam, melainkan karena kualitas SDM yang unggul.
“Negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea maju bukan karena kaya sumber daya, tetapi karena faktor SDM. Itu tidak bisa dibantah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan yang baik akan meningkatkan kreativitas, toleransi, sekaligus memberikan nilai balik ekonomi yang besar bagi negara maupun individu.
“Investasi pendidikan memberikan rate of return yang tinggi. Hasilnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai beban pengeluaran, melainkan sebagai investasi masa depan.
Peran Pemerintah Daerah
Darlis mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang melihat pendidikan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran.
Menurutnya, paradigma ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar terarah pada peningkatan kualitas SDM.
“Banyak kepala daerah yang masih menganggap pendidikan itu spending. Alhamdulillah, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim justru melihat pendidikan sebagai investasi,” katanya.
Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal penuh implementasi Gratispol sebagai program prioritas Pemprov Kaltim.
Pengawalan ini mencakup pengawasan terhadap alokasi anggaran, kualitas pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Dengan demikian, program pendidikan gratis tidak hanya berhenti pada aspek biaya, tetapi juga menyentuh kualitas kurikulum, tenaga pendidik, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Tantangan ke Depan
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi masyarakat lokal. Dengan masuknya investasi dan tenaga kerja dari berbagai daerah, persaingan akan semakin ketat.
Jika tidak melakukan upaya peningkatan kualitas SDM, maka masyarakat Kaltim berisiko semakin tersisih dari arus pembangunan. Oleh karena itu, Darlis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun SDM unggul.
(ADV)
