Lebih lanjut, ia meminta Pemprov untuk menyerahkan pengelolaan Stadion Utama Palaran kepada pihak yang lebih profesional, sehingga pengelolaannya bisa lebih terstruktur dan sistematis.

"Saya merekomendasikan pengelolaannya ke pengelola yang profesional," ucapnya.

Tiyo menegaskan Komisi II DPRD Kaltim sampai saat ini akan terus mendorong Pemprov Kaltim agar fokus terhadap perbaikan aset-aset yang ada.

Ia tidak ingin aset seperti Stadion Utama Palaran yang sudah terbangun dengan merogoh kocek begitu besar tapi justru tak terawat dengan baik. 
Kendati demikian, sebelum pengelolaan itu diberikan kepada pihak ketiga yang lebih profesional, ia berpesan kepada Pemprov Kaltim untuk dapat melakukan perhitungan serta kajian mendalam terkait bagaimana penawaran yang dilakukan.

"Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga itu kan macam-macam, kita lihat nanti pengelolaannya seperti apa," pungkasnya. (advertorial)