Ia mengatakan hal ini sudah sangat jelas apa saja sanksi hukumnya, namun didorong untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menindaklanjuti.

"Dalam waktu dekat DPRD akan laksanakan sidak ini akan terus dikawal, karena sudah terjadi lama tapi begini-gini saja, tidak ada action. Apakah mungkin izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kita ingin tau," ujarnya.

Sabaruddin mengatakan penegakan hukum harus ditegakan dan dijalankan, dan pihaknya mendesak agar Pemerintah terbuka siapa dalang dibalik perusakan hutan Mangrove ini.

"Kami berharap Provinsi terbuka kepada masyarakat Balikpapan karena Mangrove ini area balikpapan, ini kan sudah diketahui Pemerintah Provinsi juga," ujarnya.

Masyarakat melalaui 3 organisasi di Kota Balikpapan pun telah melaporkan hal itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. (Advertorial)