DIKSI.CO, SAMARINDA - Penyebaran virus Corona atau Covid-19 masih menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltim.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, Komisi IV sebagai fungsi pengawasan, salah satunya di bidang kesehatan mendapat informasi bahwa Provinsi Kaltim akan mendapat jatah vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat 230 ribu dalam waktu dekat.
"Ada rencana untuk vaksin (Covid-19). 230 ribu untuk 230 ribu orang, gratis dari pemerintah pusat," ujar Ely sapaan politisi PDIP beberapa waktu lalu.
Karena jumlah vaksin terbatas, pendistribusian vaksin tersebut akan ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
"Ada skala prioritasnya. Dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit," ungkapnya.
Senada dengan keterangan Komisi IV DPRD Kaltim, Kepala Dinkes Kaltim Padilah Mante Runa menyebut bahwa dari Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Benua Etam julukan Provinsi Kaltim, telah berusaha semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19.
Kini Kaltim menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang jumlah kasus positifnya kian bertambah pesat.
Sementara perihal adanya bantuan vaksin Covid-19, saat ini Dinkes Kaltim telah mengantongi surat edaran dari pemerintah pusat dan sedang dalam tahap mempersiapkan tempat khusus penyimpanan vaksin.
“Tempatnya sedang dipersiapkan karena vaksin yang datang berjumlah ribuan. Sebab penyimpanan vaksin tak bisa sembarangan dan pendistribusian vaksin harus sesuai standar,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Vaksin Covid-19 dijadwalkan segera terealisasi pada November 2020.
Pemerintah telah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahan produsen vaksin Covid-19 luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun, serta Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu pimpinan tiga produsen vaksin Covid-19 pada Sabtu (10/10/2020).
Sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Senin (12/10/2020), hal ini dilakukan di sela kunjungan kerja dan pertemuan bilateral denan Menteri Luar Negeri dan jajaran pemerintah China di Yunan. (advertorial)
