Dishub Kaltim Usulkan Penutupan Sementara Jalur Sungai di Bawah Jembatan Mahulu Usai Insiden Tongkang Berulang
DIKSI.CO – Insiden tabrakan tongkang yang kembali terjadi di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan. Ancaman terhadap keselamatan infrastruktur vital tersebut mendorong Dishub Kaltim mengusulkan penutupan sementara jalur pelayaran di bawah jembatan sambil menunggu langkah pengamanan permanen.
Penyampaian setelah tercatat sedikitnya tiga kali tongkang bermuatan besar menghantam jembatan strategis yang menjadi urat nadi distribusi logistik di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim menilai kondisi ini tidak bisa berlarut-larut tanpa penanganan tegas dan terukur.
Surati KSOP Minta Penutupan Sementara Pelayaran
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan pimpinan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Surat tersebut berisi permohonan penutupan sementara aktivitas pelayaran di kolong Jembatan Mahulu.
“Setelah kejadian terakhir, kami diminta untuk segera mengambil langkah pengamanan, baik di kolong maupun di atas jembatan. Pada 25 Januari lalu, Dishub Kaltim sudah menyurati KSOP untuk meminta penutupan sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahulu,” ujar Maslihuddin, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah potensi kerusakan struktural yang lebih parah sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan pengguna jembatan dan aktivitas pelayaran.
Koordinasi Lintas Instansi dan Opsi Kapal Eskort
Maslihuddin menegaskan bahwa penanganan persoalan tabrakan tongkang tidak dapat hanya satu instansi saja. Berbagai pihak terkait, mulai dari KSOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, hingga Pelindo sebagai pengelola kepelabuhanan.
Salah satu opsidalam rapat koordinasi adalah penyediaan kapal eskort atau kapal pendamping bagi tongkang yang melintas di area rawan sekitar Jembatan Mahulu.
“Karena fender belum terpasang, maka pengawalan tongkang dengan kapal eskort menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Dalam rapat terakhir, Pelindo dan KSOP menyatakan kesiapan untuk menyiapkan pengawalan kapal secara ketat, bahkan selama 24 jam,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini Jembatan Mahulu belum dilengkapi dengan fender pengaman pada pilar jembatan. Padahal, fender berfungsi untuk meredam benturan apabila terjadi senggolan kapal. Pembahasan pemasangan floating fender masih memerlukan kajian teknis lebih lanjut.
Risiko Ekonomi Jika Jalur Tutup Total
Meski opsi penutupan jalur pelayaran penting dari sisi keselamatan, Maslihuddin mengakui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Jembatan Mahulu merupakan jalur utama distribusi logistik di Kalimantan Timur.
“Kalau jalur ini ditutup, dampaknya sangat besar. Distribusi barang akan terganggu, perputaran ekonomi melambat, dan ini bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi,” kata Maslihuddin.
Setiap pekan, sekitar seribu truk melintasi jembatan tersebut untuk mengangkut kebutuhan pokok hingga bahan industri. Kekhawatiran serupa juga sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang menilai penutupan jalur berisiko mengganggu rantai pasok.
Rekayasa Lalu Lintas Masih Dalam Tahap Kajian
Sebagai langkah mitigasi sementara, Dishub Kaltim mendorong penggunaan kendaraan angkut berdimensi lebih kecil. Namun, Maslihuddin mengakui solusi ini memiliki keterbatasan, terutama untuk komoditas dengan volume besar.
“Kendaraan kecil bisa menjadi alternatif, tapi tidak semua jenis barang bisa diangkut dengan cara itu. Ada keterbatasan kapasitas yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Selain itu, turut juga mengkaji skema rekayasa lalu lintas darat, termasuk pemanfaatan dua jalur di Jembatan Mahakam IV. Namun opsi tersebut masih dalam tahap evaluasi karena berpotensi menimbulkan kemacetan parah seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kami belajar dari pengalaman. Rekayasa lalu lintas harus dihitung matang agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Maslihuddin.
Belum Ada Keputusan Final
Hingga kini, pembahasan ini menegaskan belum ada keputusan final terkait penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahulu. Seluruh opsi masih dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, teknis, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.
“Keselamatan adalah prioritas utama, tetapi dampak sosial dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Kami masih menunggu hasil koordinasi dan keputusan bersama dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
Insiden tongkang yang berulang di Jembatan Mahulu menjadi peringatan penting akan perlunya pengawasan ketat lalu lintas sungai di Sungai Mahakam. Pemerintah daerah berharap, melalui sinergi lintas sektor dan langkah mitigasi yang komprehensif, keselamatan infrastruktur dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan.
(tim redaksi)
