Terlebih setelah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yang baru Andi Harun-Rusmadi, singkronisasi program menjadi prioritas pembangunan bagi legislatif dan eksekutif.

"Kalau memang menjadi prioritas, komisi III akan menyampaikan kepada wali kota yang baru. Jika disetujui, maka mungkin di APBD perubahan nanti kita akan petakan kembali agar dana DED Rp 46 miliar bisa dipulihkan," ujarnya.

Pembahasan bersama Dishub Kota Samarinda nanti diharapkan Komisi III dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan program wali kota sebelumnya yang mungkin saja masih sejalan dengan rencana pembangunan Wali Kota Samarinda.

"Jadi kita antarkan program wali kota yang lama sampai selesai. Tapi kita juga menyambut program wali kota yang baru dengan program unggulannya," tuturnya.

"Sehingga ini menjadi satu kesinambungan. Saya berharap tidak seperti daerah lain yang langsung diputus oleh wali kota yang baru," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)