“Hari ini kami ke KPU Kaltim karena penyelenggara utama pemilu itu KPU. Kami juga melihat, pemilu ini akan jadi bom waktu ketika tidak ada evaluasi ke depan,” sambungnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga berharap, ke depannya proses demokrasi yang betul-betul utuh dan memberikan hak veto terhadap masyarakat.

Sehingga, tidak ada keberpihakan karena sudah sepatutnya KPU bersikap netral sejak kehadirannya pasca reformasi.

Terpisah, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kaltim, Mukhasan Ajib turut memberikan respons terkait aksi yang dilakukan hari ini. Pihaknya juga menghargai aspirasi yang disampaikan.

“Ini kan terkait janji-janji politik yang disampaikan capres-cawapres maupun kandidat caleg dari partai politik atau DPD. Ini bagus sekali, ini mengingatkan dan mewakili masyarakat Kaltim agar nanti siapapun yang terpilih bisa menunaikan janjinya,” ujar Ajib.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat Kaltim bahwa siapapun yang nantinya terpilih, tetap harus menghormati hasil akhir yang ada. Meskipun yang terpilih itu bukan pilihan dari masyarakat secara individu.

“Untuk DPD juga pasti ada yang kecewa. Dari 20 calon, yang naik hanya 4 per dapil. Pasti ada yang kecewa jadi kalau ada yang tidak terpilih, silakan gunakan sarana hukum dan lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tandasnya. (tim redaksi)