Kekecewaan turut disampaikan pihak LBH, Bernard Marbun selaku kuasa hukum FR dan WJ. Dia mengaku heran dengan sikap Polresta Samarinda, yang disebutnya cenderung mengulur waktu dan tidak siap. 

Sedangkan pihaknya sejak jauh hari, sudah mengajukan surat kuasa untuk proses praperadilan untuk kedua kliennya tersebut.

"Terkesan dari pihak termohon (Polresta Samarinda) tidak siap untk menghadapi praperadilan ini. Terbukti saat kita ajukan praperadilan, surat kuasa pemohon ini tidak diberikan hari ini. Malah pihak termohon meminta waktu kepada Hakim," ungkapnya.

Menurutnya, hal ini tentu sangat merugikan dua mahasiswa yang telah ditetapkan tersangka. Upaya praperadilan adalah alat guna mencari kepastian hukum. Namun justru menjadi rancu, dikarenakan pihak termohon tak memberikan kepastian.

"Pihak termohon belum ada surat kuasa, pengajuan permohonan praperadilan juga belum dijawab pihak termohon. Seharusnya hari ini dan diberikan kepada kami," sebut Bernard.

Bernard Marbun merasa khawatir, proses praperadilan yang diajukan terkesan di ulur oleh kepolisian. Sehingga bisa saja, pengajuan praperadilan yang hendak ditempuh gugur ditengah jalan.

"Proses yang kami ajukan, khawatir diperlambat, agar pada sidang pertama digelar (perkara kasus FR), praperadilannya gugur," tandas Bernard Marbun.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah membenarkan kalau ia telah mengetahui rencana pengajuan praperadilan tersebut. Akan tetapi dirinya mengaki belum mengetahui pasti tentang penyampaian surat praperadilan tersebut. 

"Iya ada (rencana praperadilan). Tapi itu kami enggak tahu juga. PN (Pengadilan Negeri Samarinda) itu yang tahu," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)