Data Prevalensi Stunting di Kota Balikpapan Dianggap Mengkhawatirkan

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, mengungkapkan data prevalensi stunting Kota Balikpapan yang dianggap cukup menghawatirkan. 

“Dari 2020-2022 cenderung meningkat. Padahal secara nasional dan provinsi cenderung menurun. Ini yang perlu jadi perhatian khusus,” katanya.

Saat ini di Kota Balikpapan telah dilakukan pengumpulan data melalui e-PPGBM atau Pencatatan Pelaporan GIZI Berbasis Masyarakat. 

Yang pelaksanaannya dilakukan enam bulan sekali oleh kader. Hasil status gizi tersebut adalah data berbasis nama dan alamat bayi terukur. Sehingga mudah diintervensi.

“Selain ini juga kami menggunakan aplikasi Aksi Bangga. Ada 29 indikator yang lebih rijit. Dari 34 kelurahan, terdapat hasil peta analisa yang terbagi tiga peta jumlah anak stunting di Balikpapan,” tuturnya.

Perbedaan hasilnya, jika pada aplikasi e-PPGBM jumlah stunting tertinggi di Kelurahan Graha Indah, maka di aplikasi Aksi Bangga adalah Kelurahan Karang Rejo.

Terendah, pada aplikasi e-PPGBM adalah Gunung Bahagia dan Batu Ampar. Sementara di aplikasi Aksi Bangga adalah Gunung Samarinda Baru.

Berdasarkan peta keluarga berisiko stunting, tertinggi di Karang Rejo. Sementara terendah di Gunung Samarinda Baru.

“Berdasarkan peta prevalensi stunting, itu tertinggi di Kariangau sebesar 20,63 persen. Sedangkan Sumber Rejo terendah, 1,36 persen,” bebernya.

Dari analisa ini dibuat pemetaan lokasi prioritas percepatan penurunan stunting 2023 tahun berjala, dan 2024 tahun rencana. 

“Ada delapan kelurahan, yakni Karang Rejo, Batu Ampar, Sepinggan, Baru Ulu, Graha Indah, Kariangau, Damai dan Manggar,” katanya. (Tim Redaksi Diksi)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button