Untuk itu, Ismail mendorong DPRD Kaltim mengambil langkah konkret terhadap seluruh perusahaan-perusahaanyang menggerakkan roda usahanya di Kaltim untuk dapat lebih terbuka, dan turut serta dalam membangun Kaltim.

“DPRD harus mengambil langkah konkret terhadap perusahaan yang ada di Kaltim. Sudah saatnya pintu masuk untuk kita, bisa kita tanyakan berapa kontribusi untuk Kaltim selama ini,” katanya.

Ke depan, anggota Komisi II DPRD Kaltim ini berharap, pengelolaan CSR juga dapat lebih terukur dan transparan.

“Yang kita mau, bahwa ada pengelolaan CSR yang terukur. Apakah berdasarkan luasan konsesi atau jumlah deviden, atau besaran produksi. Intinya, sudah saatnya kita semua terbangunkan dengan peristiwa kemarin, untuk bertanya kepada semua perusahaan di Kaltim,” pungkasnya. (adv/kominfo)