Bupati Edi Damansyah Harapkan Kolaborasi Perusahaan untuk Menciptakan Pertanian Terpadu

DIKSI.CO, KUTAI KARTANEGARA – Guna menciptakan kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Edi Damansyah meminta agar seluruh pihak, khususnya perusahaan swasta bisa memberikan partisipasinya.

Sebab dijelaskan Edi Damansyah kalau partisipasi perusahaan swasta untuk membangun kawasan pertanian terpadu di Kota Raja.

Caranya juga dengan membangun kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, TNI dan perusahaan swasta.
Sebab jika Kukar dapat mewujudkan pertanian terpadu, beragam usaha seperti persawahan, hortikultura, peternakan, hingga perikanan akan dibangun.

Oleh karena itu, penting berbagai pihak terlibat pembangunan ini.

“Kami mengundang perusahaan berkontribusi melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk kelengkapan beberapa sarana pembangunannya,” ujar Edi Damansyah, Kamis (3/11/2022).

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kodim 0906/Kukar sedang membangun kawasan pertanian di Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu.

Pembangunan kawasan pertanian pasalnya ini merupakan bagian dari Program Karya Bhakti TNI.

Edi menginginkan, program ini dilaksanakan secara berkolaborasi, antara pemerintah, TNI, dan pihak swasta.

Ia pun menganjurkan perusahaan-perusahaan swasta segera berkoordinasi dengan Kodim 0906/Kukar untuk menyiapkan konsep pembangunannya. Mengingat, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu juga punya tanggung jawab sosial.

"Perusahaan-perusahaan swasta menyatakan sikap untuk mendukung kegiatan ini. Awal bulan depan, bakal ada konfirmasi lagi dari perusahaan,” kata Edi Damasnyah. (Advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button