DIKSI. CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Bogor, Kamis (16/6/2022) kemarin.

Kunker ini membahas sejumlah program di kota Bogor yang dianggap berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk barang tubuh APBD.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD Kota Bogor telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 2,53 Triliun.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 154 Tahun 2021 Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk pendapatan daerah Rp 2,32 Triliun, belanja daerah Rp 2,52 Triliun dan pembiayaan daerah untuk penerimaan Rp 205,4 Miliar, pengeluaran Rp 12,5 Miliar.

Pendapatan daerah direncanakan Rp 2,32 Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"PAD direncanakan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," ungkap Eka Wardana, Wakil Pimpinan III yang menerima kunker Komisi II DPRD Samarinda.

Untuk PAD dari pajak daerah ditargetkan Rp 774,1 Miliar terdiri dari pajak hotel Rp 95 Miliar, pajak restoran Rp 150 Miliar, Pajak Hiburan Rp 32 Miliar, pajak reklame Rp 11,5 Miliar, pajak penerangan jalan Rp 53 Miliar, pajak parkir Rp 15 Miliar, pajak air tanah Rp 4,7 Miliar, pajak PBB-P2 Rp 145 Miliar dan BPHTB Rp 267,9 Miliar.

Sementara dari retribusi daerah ditargetkan Rp 36,3 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp 30,5 Miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 269,6 Miliar.

"Di sisi lain untuk Pendapatan Transfer Rp 1,2 Triliun yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 969,5 Miliar dan pendapatan transfer antar daerah Rp 248,4 Miliar," lanjut Eka Wardana.

Perwakilan Komisi II DPRD Samarinda yang hadir, Shania Rizki Amalia menyebut PAD Kota Bogor fantastis.

"Mereka (Pemkot dan DPRD Bogor) berani menetapkan PAD tinggi. Didukung dengan program yang bagus, penyerapan berjalan maksimal," ujar Shania Rizki Amalia.

Bogor dan Samarinda disebut punya kemiripan sebagai kota jasa.

"Sebagai kota jasa, Samarinda harusnya bisa berbuat sama dengan Bogor. Kita akan pelajari lebih dalam, kalau bisa kita terapkan di Samarinda," tambah politisi Partai Demokrat ini.

Shania menambahkan, Samarinda memiliki banyak potensi PAD yang belum terserap secara maksimal.

"Masih banyak sektor potensial yang belum digarap maksimal, kedepan harus dimaksimalkan agar PAD kita terus mengalami peningkatan," pungkasnya. (Advertorial)