Belanja Seremonial Pemkot Samarinda Dipangkas 80 Persen, Anggaran Dialihkan ke Layanan Publik
DIKSI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas menekan pemborosan anggaran dengan memangkas belanja seremonial hingga 80 persen. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi fiskal di tengah penurunan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak lagi menempatkan kegiatan seremonial sebagai prioritas, meskipun anggaran masih tersedia. Pemkot memilih mengalihkan dana ke sektor pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Perjalanan Dinas Ditekan Drastis
Andi Harun menjelaskan, pemangkasan anggaran tidak hanya menyasar acara seremonial, tetapi juga perjalanan dinas seluruh perangkat daerah. Anggaran yang sebelumnya bisa menembus puluhan miliar rupiah kini hanya alokasiannya level minimum.
“Tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sekretariat kota saja itu Rp10 miliaran. Belum lagi perangkat daerah yang lain. Nah, ini sudah seluruh mulai dari balai kota sampai seluruh perangkat daerah totalnya cuma Rp7 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi perjalanan dinas menjadi langkah awal untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan secara produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Konsumsi Rapat dan Seremonial Dipangkas Besar-besaran
Pemangkasan paling signifikan terjadi pada belanja makan dan minum kegiatan seremonial. Andi Harun mengungkapkan, anggaran konsumsi pemangkasan hingga 80 persen daripada tahun sebelumnya.
“Yang tahun lalu lebih dari Rp90 miliar satu pemerintah kota, mungkin sekarang tersisa hanya 20%. Itu pun penggunaannya nanti juga selektif. Jadi sudah dikurangi 80 persenan, 20 persen yang masih tersisa pun selektif,” kata Andi Harun.
Ia menambahkan, rapat internal pemerintah tidak lagi otomatis besera jamuan. Konsumsi hanya tersedia apabila kegiatan melibatkan pihak luar atau tamu resmi.
Acara Pemerintah Tak Lagi Bertempat di Hotel
Efisiensi anggaran juga berdampak pada pemilihan lokasi kegiatan pemerintahan. Pemkot Samarinda menutup opsi penyelenggaraan acara di hotel, meskipun anggaran memungkinkan.
Menurut Andi Harun, langkah tersebut penting untuk mengubah pola belanja birokrasi yang selama ini tidak efisien.
“Kalaupun ada duitnya, kita tidak jadi belanja seremonial, tapi kita alihkan untuk belanja pelayanan publik,” ucapnya.
Dana hasil efisiensi tersebut, lanjut Andi Harun, prioritasnya untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
APBD Tertekan, Anggaran Berfokus untuk Kebutuhan Dasar
Andi Harun mengakui APBD 2026 tidak berada dalam kondisi ideal. Penurunan APBD Provinsi Kalimantan Timur turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.
Ia menyebut, APBD Kaltim merosot dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun, sehingga pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan bagi kepentingan dasar warga Samarinda, bukan habis untuk kegiatan seremonial semata.
(Redaksi)
