Kondisi itu lah yang difokuskan Pemprov Kaltim untuk membantu penanganan banjir.
"Berdasarkan MoU kemarin kalau wilayah sungai masuk BWS, kita sepakat normalisasi provinsi mengerjakan, bekerjasama dengan TNI, penurapan dan lain-lainnya BWS, sementara Pemkot permasalahan sosialnya," jelasnya.
Untuk pengerjaan normalisasi SKM di 2023 ini, PUPR Kaltim masih menunggu penyelesaian permasalahan sosial oleh Pemkot Samarinda.
"Dari dulu masalah sosial ini yang agak sulit, makanya bekerja sama dengan TNI ini, yang sifatnya premanisme tidak ada. Dulu belum kerja baru menurunkan alat ada yang menunggu sudah, berarti tidak bisa masuk ini," tegasnya.
(redaksi)
