"Kami diminta Presiden Prabowo dan menteri-menteri lain untuk mempersiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga total mencapai Rp 14,4 triliun, yang mana ini bagian dari Rp 48,8 triliun," ujar Basuki, Rabu (12/2/2025).
Diketahui, spekulasi tentang nasib IKN muncul setelah rencana penghematan besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa pihak meragukan megaproyek tersebut akan tetap berlanjut.
Namun hal itu dibantah oleh Basuki Hadimuljono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (*)
