APBD Kaltim 2026 Turun, DPRD Tekankan Tiga Sektor Prioritas
APBD 2026 Turun Drastis dari Proyeksi Awal
DIKSI.CO – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun langsung memaksa fiskal Kaltim menghadapi tantangan besar. Nilai ini turun jauh dari proyeksi awal KUA-PPAS yang sebelumnya mencapai Rp21,5 triliun.
DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim menetapkan anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna ke-47, Minggu (30/11/2025) malam, di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda. Penurunan tajam ini tidak hanya menunjukkan perubahan angka, namun juga menguji ketahanan tata kelola fiskal daerah.
DPRD Tegaskan Prioritas Pelayanan Dasar Tetap Aman
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa meski pendapatan transfer dari pusat anjlok signifikan, DPRD tetap mengutamakan masyarakat. Ia langsung mengarahkan pemerintah agar mengunci tiga sektor prioritas:
pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Ia menyoroti perlunya pemerintah merumuskan ulang anggaran secara hati-hati agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.
“Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Pendapatan Transfer Anjlok 66,39 Persen, Pemerintah Terapkan Strategi ‘Potong Pilih’
Penurunan APBD Kaltim tahun 2026 dipicu oleh anjloknya pendapatan transfer dari pusat sebesar 66,39 persen, atau turun sekitar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Kondisi ini memaksa Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kaltim mengaktifkan strategi ‘potong pilih’.
Hasanuddin meminta pemerintah tidak asal memangkas, tetapi mengelola revisi anggaran dengan fokus memaksimalkan dampak setiap rupiah.
Program atau kegiatan non-prioritas harus ditunda, agar anggaran layanan publik tetap aman.
“Pemangkasan harus dilakukan secara selektif dan efisien, memastikan tidak ada gangguan pada layanan publik dasar,” tegasnya.
Dorongan DPRD: Genjot PAD dan Tingkatkan Transparansi
Selain mitigasi pemangkasan anggaran, Hasanuddin mendorong Pemprov Kaltim menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai Kaltim masih memiliki peluang besar dari sumber pajak daerah, retribusi, hingga sektor ekonomi baru.
Ia juga menuntut pemerintah memperkuat transparansi selama koreksi anggaran agar masyarakat memahami arah kebijakan fiskal daerah.
“Fiskal kita menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Itu prinsip kami,” ujarnya.
Gubernur Prioritaskan Peningkatan SDM, Penurunan Stunting, dan Transformasi Ekonomi
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab persoalan strategis, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Fokus ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, percepatan penurunan stunting, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi hijau yang inklusif.
Ia juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi agar pelayanan publik meningkat dan masyarakat merasakan manfaat langsung.
“Kami tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata Rudy.
Detail APBD 2026: Pendapatan, Belanja, dan Belanja Modal
APBD Kaltim 2026 yang disetujui sebesar Rp15,15 triliun mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kondisi fiskal daerah.
Rincian pendapatan daerah:
- Total Pendapatan: Rp14,25 triliun
- PAD: Rp10,75 triliun
- Transfer: Rp3,13 triliun
- Lain-lain pendapatan: sisanya melengkapi total pendapatan
Belanja daerah 2026:
- Belanja operasi: Rp8,16 triliun (termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bansos)
- Belanja modal: Rp1,06 triliun (tanah, mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan)
- Belanja transfer: Rp5,89 triliun (untuk bantuan keuangan kabupaten/kota)
- Belanja tidak terduga: Rp33,93 miliar (dana cadangan untuk kondisi darurat)
Rudy menambahkan bahwa rancangan APBD ini akan segera disampaikan kepada Kemendagri untuk dievaluasi lebih lanjut.
(ADV)
