DIKSI.CO, SAMARINDA - Tingginya angka pengangguran di Bumi Mulawarman jadi perhatian DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah provinsi guna mengatasi persoalan pengangguran di Kaltim yakni dengan memperbaiki sistem pendidikan.

Ia mendorong agar pendidikan dapat terhubung dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga harus bekerja sama dengan OPD lainnya  seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, untuk bersama-sama menekan angka pengangguran tersebut.

Salehudin memberikan contoh, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) yang menargetkan 2000 pemuda pelopor pada tahun 2024.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka setelah lulus sekolah.

Ia juga menyarankan agar BLK (Balai Latihan Kerja) bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan peluang-peluang kerja, terutama dengan melibatkan korporasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah).

“Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan ruang ekonomi dapat terbuka bagi masyarakat Kaltim, sehingga angka pengangguran dapat berkurang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberikan ruang atau peluang kerja bagi para pengangguran di Kaltim.

Untuk itu, Salehuddin berharap Pemprov tetap menjadi sektor yang memimpin dalam pemberdayaan ekonomi bagi kabupaten dan kota  yang mengalami peningkatan angka pengangguran.

“Ini bukan tugas langsung Pemprov Kaltim tapi tugas langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam upaya mengurangi angka pengangguran, karena angka pengangguran ada di sana, tetapi pemprov tetap harus jadi leding sektor dalam mengurangi angka pengangguran tersebut,” tegasnya.

Sebagai informasi, angka pengangguran di Kaltim mencapai 103.000 orang pada bulan Agustus 2023 atau meningkat sebanyak 100.000 orang. (Adv)