Perwali tersebut didalamnya mengatur klausa tentang indikator lainnya. 

“Karena pada prinsipnya, wajib tidak boleh double antara kriteria yang diterima dalam TTG yang satu bulan tersebut dengan kriteria yang sama harus diterima bersumber anggaran yang berasal dari APBD. Oleh karena itu, kami bekerja keras menyelesaikan persoalan ini dan doakan juga mudahan-mudahan justru dengan tahun 2023 anggaran Rp 700 ribu yang selama ini diterima guru dapat kami tingkatkan,” beber Andi Harun yang disambut gembira para peserta rapat paripurna yang terdiri dari Unsur Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, kepala OPD, Camat, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga jurnalis.

Namun Andi Harun memberi catatan penting, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru baik yang ASN dan Non ASN, melainkan yang lain pun akan dilakukan hal yang sama.

“Catatan penting yang ingin kami sampaikan, kami ingin dan kita semua berharap dukungan yang sama, tidak hanya guru, perawat, disaat guru kita perjuangkan, disaat perawat kita perjuangkan. Saya selalu sampaikan di hadapan Sekda dan para asisten, sudah berapa lama gaji sekecil ini yang diterima para pegawai non ASN. Sudah saatnya juga kita tingkatkan,” tegas Andi Harun seraya menegaskan pula terlebih lagi bagi non ASN yang berbasis resiko seperti petugas kebersihan, damkar, BPBD, Dishub dan lainnya. 

Andi Harun pun menjanjikan setiap tahun akan meningkatkannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya Andi Harun menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 secara keseluruhan berjumlah Rp 3.945.870.856.000, yang terdiri dari Pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan Rp. 3.345.870.856.000, Belanja Daerah alokasi usulan anggaran sebesar Rp. 3.945.870.856.000 yang sudah termasuk didalamnya belanja earmark seperti DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Kemudian lanjutnya penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan Rp 600.000.000.000 yang merupakan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya.  (redaksi)