Makmur menegaskan, DPRD Kaltim mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengalihkan anggaran THR ini ke percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Nanti kan THR itu dialihkan ke penanganan Covid-19, semoga wabah ini cepat berakhir," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin.

Dirinya membenarkan bahwa sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa gubernur, wakil gubernur, eselon I dan II, THR-nya tahun tidak dibayarkan. Termasuk anggota dan unsur pimpinan di DPRD Kaltim.

"Ya kami tidak dapat THR. Kami secara tulus ikhlas menerima kebijakan itu," katanya dihubungi di hari yang sama.

Fraksi PKB DPRD Kaltim itu, meminta Pemprov Kaltim juga bisa bertindak maksimal terhadap penanganan Covid-19 di Bumi Mulawarman. Pasalnya, kasus positif corona di Kaltim terus meningkat, dan menurut Udin--sapaan akrabnya, penyebaran virus mematikan tersebut harus segera diputus.

"Untuk penanganan Covid-19 kami ikhlas, karena THR-nya anggota DPRD itu kan gak seberapa juga, jadi biar aja pemerintah fokus pada penanganan Covid-19," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)