DIKSI.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama jajaran pemerintah kota melakukan tinjauan di sejumlah kawasan guna mencari solusi dalam pengentasan banjir di Kota Tepian pada Kamis (30/1/2025) sore.
Lokasi yang dikunjungi meliputi kawasan Pemuda 3, Jembatan PM Noor, dan perumahan Griya Mukti kunjungan ini bertujuan untuk menanggapi dan mencari solusi atas masalah banjir yang selama ini mengganggu warga setempat.
Andi Harun menyampaikan bahwa masalah banjir yang sering terjadi di kawasan Griya Mukti dan sekitarnya disebabkan oleh limpasan air dari daerah Karang Asam.
"Banjir yang terjadi di Griya Mukti dan sekitarnya merupakan limpasan dari Karang Asam, yang terjadi akibat belum selesainya pembangunan tanggul diperkirakan dana sekitar 900 miliar rupiah dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan tanggul ini,” kata Andi Harun.
Ia mengatakan bahwa walaupun pembangunan tanggul di sekitar Griya Mukti sudah selesai namun tanggul yang berada di arah Jembatan PM Noor belum selesai, yang mengakibatkan limpasan air kembali.
Andi Harun mengungkapkan bahwa secara umum genangan air di wilayah Griya Mukti telah berkurang secara signifikan.
“Genangan air sudah berkurang sekitar 34,85 persen, yaitu sekitar 558 hektare, dari tahun 2022 hingga akhir 2024,” katanya.
Andi Harun juga memberikan semangat kepada para relawan yang bekerja keras menangani bencana banjir saat ini.
“Kami prihatin dan bersedih dengan bencana banjir yang terjadi tetapi hidup harus terus berjalan. Kami dari pemerintah bersama dukungan DPRD terus bekerja tanpa henti untuk mengendalikan banjir di kota Samarinda,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjutan, orang nomor satu di Kota Samarinda ini mengungkapkan bahwa tim yang terdiri dari Badan Wilayah Sungai (BWS) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemkot Samarinda telah dibentuk untuk mempercepat penuntasan proyek tanggul.
“Harapannya minggu depan akan ada rumusan teknis yang jelas, termasuk kemungkinan untuk mendanai pembangunan tanggul sebesar 900 miliar rupiah secara multiyears,” terangnya.
Andi Harun juga menyampaikan bahwa warga yang tinggal di daerah rawan banjir seperti Padang Sungai perlu direlokasi. Beberapa dari mereka bahkan sudah memiliki sertifikat tanah.
“Proses relokasi ini membutuhkan komunikasi yang efektif dan waktu, agar penanganan sosialnya berjalan lancar,” jelasnya.
Selain masalah tanggul, pemeliharaan saluran air juga menjadi perhatian penting bahwa BWS terpaksa melepas air dari Waduk Benanga ke Saluran Karang Asam (SKM) untuk mencegah bencana lebih besar, seperti yang terjadi di Situgintung.
“Jika air tidak dilepas bisa menyebabkan jebolnya saluran dan mengancam kawasan sekitar. Kami harus bertindak cepat dan tepat,” jelasnya.
Mengenai prediksi cuaca, BMKG memperkirakan curah hujan tinggi hingga 2 Februari 2025.
"Sayaerharap dengan langkah-langkah pemeliharaan dan pengangkatan sedimentasi di saluran dan waduk, masalah banjir dapat dikurangi secara signifikan," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek kolam retensi dari Pampang ke Sungai Siring masih berlangsung dan memerlukan waktu lebih lama, terutama karena proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya selesai. Dari 15 hektare yang dibutuhkan, baru 7 hektare yang berhasil dibebaskan.
“Kami akan terus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan sabar dan bekerja keras,” pungkasnya.
(tim redaksi)
