DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Hadir di perumahan Grand City Balikpapan, Komisi III menyoroti terkait beberapa informasi yang harus diluruskan DPRD Kota Balikpapan kepada pengembang dan OPD terkait.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, ada semacam hal ditutup-tutupi bahwasanya ada perubahan siteplan dari 120 menjadi menjadi 80 tanpa melewati proses perizinan di Dinas Perkim.

"Artinya tidak ada pemberitahuan, sekelas perumahan Grand City besar banget mau main kucing-kucingan ini kan tidak bole. Kenapa sih mau meminimalkan budget? Atau ada yang bermain? Saya berharap ini jelas," kata Alwi

Disebutkan bahwa pihak Grand City akhirnya jujur bahwa mereka salah karena telah mengubah siteplan tanpa ada izin ke kepada Dinas terkait.

Terlebih lagi dari tahun 2018 izin lingkungan itu terbit bahwasanya harus ada izin limbah, namun Grand City juga tidak punya izin tersebut, termasuk juga bendali, dan lain-lain.

Lalu Alwi juga menyanpaikan adanya aduan masyarakat dari warga PGRI bahwasanya ada lahan atau fasilitas umum yang dipotong oleh Grand City dan dijanjikan diberikan kompensasi dengan dibuatkan jembatan.

"Tapi sampai detik ini Grand City tidak buatkan jembatan itu, masyrakat ini sudah meminta pertanggung jawaban yang sudah disepakati. Kurang lebih ada 500 KK yang terdampak. Mereka itu kan masyarakat yang memang berdampingan dengan Grand City, nah Grand City tidak boleh tutup mata seperti hal-hal begitu, mengambil membeli tanah tapi tidak melihat lingkungan yang ada," katanya.

Diketahui tanah di Grand City sebesar 200 hektar lebih, dan sudah melakukan sekitar 80 hektar artinya sudah hampir 50 persen. Diharapkan perizinan harus segera dilengkapi sebelum memulai proses pembangunan.

"Tolong pak Wali Kota jangan ada OPD yang bermain dengan pengembang diloloskan begitu saja tanpa perizinan, aturannya kan izin dulu baru berproses," tegasnya. (Advertorial)