Alwi Al Qadri Sebut Ingin Bangun Balai Latihan Kerja di Balikpapan Barat

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Angka pengangguran di wilayah Balikpapan Barat, Alwi Al Qadri bertekad ingin agar Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dihadirkan di Kecamatan Balikpapan Barat.

Hal ini disampaikan usai menampung aspirasi warga hingga menjadi solusi di kegiatan Resesnya Masa Persidangan II tahun 2023 di RT 39, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, pada Senin (5/6/2023) malam.

“Saya berharap dengan BLK tersebut anak-anak kita yang notabenenya kebanyakan hanya lulusan SMA/SMK dapat memiliki skill/kemampuan, sehingga bekerja di tempat yang menjanjikan masa depannya,” kata Alwi kepada awak media.

Ia menjelaskan, rata-rata putra-putri Balikpapan Barat yang melanjutkan study ke universitas sangatlah minim, dikarenakan terbatasnya kemampuan perekonomian di daerah tersebut.

Diakuinya, hingga saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Balikpapan Barat masih tertinggal dengan daerah lain di Kota Beriman.

Sehingga menurutnya, sarana BLK merupakan peluang yang paling tepat agar bisa berkesempatan bekerja di perusahaan besar.

“Kalau lulus SMA/SMK mau kerja di perusahaan besar itu sulit, jadi harus diimbangi dengan skill melalui saran BLK,” ujar fraksi Golkar itu.

Di tempat yang samaa, Camat Balikpapan Barat, Muhammad Arif Fadillah, mengaspresiasi kinerja Alwi yang selama ini konsisten dalam mengarahkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) ke wilayah Balikpapan Barat.

“Semoga ke depannya hal positif seperti ini terus kita laksanakan. Kami doakan beliau terus sehat, sehingga terus berkontribusi demi kemajuan pembangunan di wilayah kami,” tutupnya. (Advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button