“Kami lakukan survei di 2019. Dari sana, ada 3 masalah fundamental yang diinginkan masyarakat untuk jadi prioritas terselesaikan. Tiga masalah itu adalah banjir, tata kota dan lapangan pekerjaan,” ujar Andi Harun saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu.
Berangkat dari survei, kemudian Andi Harun lakukan seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Pembahasan dengan melibatkan pakar dianggap perlu, agar ketika solusi ditawarkan ke masyarakat, sudah melalui proses ilmiah dan tidak asal menawarkan solusi.
“Dari seminar dan FGD itu kemudian muncul konsep penyelesaian banjir. Kami namakan solusi itu “Membangun Samarinda Tangguh Banjir”. Konsep ini lahir dari hasil penelitian dan studi empiris mengenai karakter banjir kota Samarinda,” ujarnya.
Ia jelaskan, faktor penyebab banjir tentu beragam, di antaranya pengaruh iklim atau cuaca, pengaruh perubahan daerah aliran sungai (DAS), pengaruh mengecilnya kapasitas sungai karena sedimentasi dan sampah, serta hilangnya daerah-daerah tampungan air permukaan karena alih fungsi lahan.
“Pada satu sisi keadaan morfologi kota Samarinda pada bagian hilir itu rendah dan bergelombang khususnya wilayah utara, sedangkan pada bagian hulunya bentuknya berbukit dan juga terdapat daerah patahan khususnya wilayah selatan. Dan pada sisi yang lain perubahan signifikan pada DAS Mahakam dan sub DAS Karang Mumus memaksa kita untuk berani melaksanakan program pengendalian banjir Samarinda yang terintegrasi antara penanganan daerah bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir,” ujarnya.
Lantas apa yang baru dari penyelesaian banjir oleh Andi Harun-Rusmadi, juga dipaparkan.
Ia menyebut bahwa apa yang sudah berjalan baik dari pemerintahan sebelumnya akan terus dilakukan. Seperti misalnyua pengerukan sedimentasi Bendungan Lempake hingga normalisasi Sungai Karang Mumus.
“Sedangkan dari kami visi dan tekadnya untuk menempatkan pengendalian banjir kota Samarinda pada prioritas utama sejak di tahun pertama,” ujarnya. (*)
Apa yang harus dilakukan?
Penyelesaian banjir, diakui tidak serta merta harus dilakukan dengan satu macam cara. Perlu dilakukan upaya berkelanjutan dan terkontrol untuk itu.
Ada Harun juga mahfum. Ia pun jelaskan beberapa solusi yang ia bagi menjadi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Jangka panjang adalah normalisasi sungai, sekaligus penataan sungai di Samarinda. Normalisasi sungai ini butuh waktu yang panjang. Berdasarkan SK Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2004, ada 42 sungai di Samarinda,” katanya.
"Kalau kita menunggu selesainya solusi yang bersifat jangka panjang, atau kita mulai dari sana. Pasti nanti masyarakat tidak bisa melihat capaian kita dalam jangka pendek. Jangka menengah dan jangka pendek harus kita lakukan," katanya lagi.
AH menerangkan karakteristik banjir di Samarinda itu adalah banjir kiriman dari daerah hulu. Konsep pertama yang diungkapkannya, adalah dengan memangkas aliran air tersebut. Pemerintah wajib membuat alternatif teknis agar air yang berasal dari hulu tidak masuk ke dalam kota. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lubang bekas tambang (void) menjadi polder air.
