Prioritaskan Layanan Publik Dasar, Pemkab Kutim Fokus Kurangi Wilayah Blank Spot Internet
DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses internet bagi seluruh masyarakat.
Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mengatasi persoalan blank spot, atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.
Kepala Diskominfostaper Kutim, Ronny Bonar menegaskan bahwa pemerataan jaringan digital menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan modern.
Meski masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta kondisi geografis yang cukup menantang, Pemkab Kutim terus berupaya agar program perluasan jaringan tetap berjalan secara bertahap.
“Kami berusaha menyesuaikan dengan kondisi anggaran. Dengan dana yang minimal, kami ingin hasil yang maksimal,” ujar Ronny kepada awak media, Selasa (11/11/2025).
Prioritaskan Titik Vital Pelayanan Publik
Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan Diskominfostaper adalah memprioritaskan pembangunan jaringan internet di titik-titik vital pelayanan publik, seperti kantor desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan (puskesmas).
Menurut Ronny, kebijakan ini diambil agar jaringan yang tersedia dapat langsung memberi dampak nyata bagi kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat di tingkat dasar.
“Fokus awal kami pada kebutuhan administrasi dulu. Kalau bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat secara umum, tentu lebih baik,” tambahnya.
Langkah ini dianggap paling realistis di tengah kondisi geografis Kutim yang luas dengan sebaran penduduk tidak merata.
Dengan menjadikan sektor-sektor layanan dasar sebagai prioritas, pemerintah berharap efektivitas penggunaan jaringan bisa lebih maksimal dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Namun demikian, upaya memperluas akses internet di Kutim tidak berjalan mulus.
Tantangan besar datang dari minimnya minat perusahaan penyedia layanan internet (provider) untuk berinvestasi di daerah dengan kepadatan penduduk rendah.
Hal ini membuat sejumlah wilayah di Kutim, terutama di pedalaman, masih sulit mendapatkan akses jaringan memadai.
“Provider itu akan susah masuk karena jumlah penduduk yang sedikit. Jadi kami maksimalkan dulu di titik-titik strategis,” jelas Ronny.
Kondisi geografis Kutim yang terdiri atas kawasan pegunungan, hutan lebat, dan jarak antar desa yang jauh, turut menambah kompleksitas pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Meski begitu, Diskominfostaper terus mencari solusi inovatif agar program perluasan jaringan tetap bisa dilaksanakan secara efisien.
Penataan Ulang Penggunaan Kuota dan Kecepatan Internet
Selain memperluas jangkauan, Diskominfostaper Kutim juga melakukan penataan ulang pola penggunaan kuota dan kecepatan internet di lingkungan pemerintahan.
Tujuannya, agar pemanfaatan jaringan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak boros anggaran.
Ronny menuturkan, selama ini sering ditemukan kasus penggunaan kuota internet yang tidak terkontrol sehingga habis lebih cepat dari perkiraan.
Oleh karena itu, pihaknya kini tengah mengatur ulang sistem distribusi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja.
“Kadang kuota habis lebih cepat karena tidak terkontrol. Makanya kami sedang mengatur ulang mana yang pakai kuota, mana yang pakai kecepatan, supaya pemanfaatannya sesuai kebutuhan,” katanya.
Dengan sistem baru ini, Diskominfostaper berharap efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Swasta
Untuk mempercepat pemerataan jaringan digital, Diskominfostaper Kutim juga aktif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) serta pihak swasta.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan internet hingga ke pelosok desa dan mendukung terwujudnya transformasi digital di daerah.
Ronny menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program digitalisasi, mengingat kemampuan anggaran daerah masih terbatas untuk membangun infrastruktur secara mandiri.
“Kami terus membuka peluang kerja sama, baik dengan Pemprov Kaltim maupun pihak swasta. Target kami sederhana tapi penting, yaitu bagaimana anggaran yang terbatas bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain perluasan jaringan, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, agar aparatur pemerintah desa maupun operator di fasilitas publik mampu memanfaatkan jaringan internet secara optimal.
Dorong Layanan Publik Lebih Modern
Pemkab Kutim meyakini bahwa pemerataan akses internet akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan tersedianya jaringan yang andal, berbagai urusan administrasi dan pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien.
Selain itu, keberadaan jaringan internet yang memadai juga diyakini mampu mendorong sektor pendidikan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan.
“Internet bukan hanya kebutuhan hiburan, tapi sudah menjadi infrastruktur dasar yang menopang banyak sektor kehidupan. Kami ingin masyarakat Kutai Timur bisa menikmati manfaat digitalisasi secara merata,” pungkasnya. (Adv)
