DIKSI.CO – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi partai politik koalisi untuk mengusulkan kandidat.
Sejumlah tokoh politik dari berbagai partai mulai disebut berpeluang mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Nama-nama yang mencuat antara lain Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebelumnya, Prabowo bersama sejumlah pimpinan partai politik koalisi menggelar pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan kandidat pengganti Gibran.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Hal itu sejalan dengan kewenangan konstitusional Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua DPP Partai Golkar Doli Kurnia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Doli, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai persoalan selama sisa masa pemerintahan 2024-2029.
Ia menilai presiden perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan pendamping yang mampu membangun sinergi dan memperkuat jalannya pemerintahan.
Delapan Tokoh Masuk Pertimbangan Cawapres
Doli menyebut sedikitnya delapan tokoh politik yang berpotensi menjadi bahan pertimbangan Prabowo dalam menentukan pengganti Gibran.
Berikut daftar nama yang mencuat:
- Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan.
- Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.
- Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra.
- Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
- Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
- Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
- Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.
- Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Doli menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan sehingga layak menjadi bahan pertimbangan.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya terpilih harus memiliki kesamaan pandangan dengan Prabowo, terutama dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan.
Selain keselarasan politik, Doli menyebut calon wakil presiden harus mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial.
Menurutnya, sosok tersebut juga harus memenuhi persyaratan konstitusional, dikenal luas masyarakat, serta mampu membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
Kader PKB Dorong Muhaimin Iskandar
Di tengah munculnya sejumlah nama, dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mulai terdengar dari internal partai.
Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengungkapkan dukungan tersebut merupakan aspirasi pribadi sejumlah kader dan tidak mewakili sikap resmi partai.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” ujar Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Huda menegaskan, PKB tetap menyerahkan proses penentuan pengganti Gibran kepada Prabowo.
Ia menyebut mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi sehingga keputusan pengajuan kandidat menjadi kewenangan presiden.
Ahmad Muzani Enggan Tanggapi Bursa Cawapres
Sementara itu, nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut masuk dalam daftar tokoh yang disebut-sebut berpeluang menjadi pengganti Gibran.
Namun, Muzani memilih tidak memberikan tanggapan mengenai peluang dirinya maupun nama lain dalam bursa cawapres.
Saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Muzani meminta agar pembahasan mengenai kandidat tidak menjadi fokus saat ini.
“Jangan komentar bursa dulu,” katanya.
Ia mengatakan lebih memilih berkonsentrasi mengawal tahapan pergantian wakil presiden melalui mekanisme di MPR.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ujarnya.
Dengan munculnya delapan nama tersebut, persaingan untuk mengisi posisi wakil presiden mulai menjadi perhatian publik. Meski demikian, seluruh nama yang beredar masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto.
(Redaksi)
