DIKSI.CO, TENGGARONG - Banyak perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak menyampaikan perkembangannya terkait laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kukar, sehingga banyak perusahaan yang dianggap tidak patuh laporan 

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industri (PHI) Distransnaker Syukur Eko Budi Santoso mengatakan, laporan yang masuk hingga akhir November 2020 ada sekitar 756 orang karyawan yang di PHK. 

Dengan kondisi perusahaan yang berbeda-beda ada yang patuh dan ada juga yang tidak patuh terhadap laporan tersebut ke Distransnaker.

Dari 356 perusahaan yang ada di Kukar hanya 27 perusahaan saja yang menyampaikan perkembangannya dan dianggap patuh oleh pihak Distransnaker.

"Kita belum tahu untuk perusahaan yang kecil dan menengah itu rata-rata mereka tidak patuh, tidak lapor ke sini sehingga kita susah menduganya," kata Eko Kabid PHI Distransnaker kepada DIKSI.CO.

Menurut Eko, pengurangan karyawan pada perusahaan biasanya diawali dengan dirumahkan lalu setelah final akan dilakukan PHK. 

Ia menyatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban untuk melapor ke Distransnaker seperti karyawan yang di PHK, termasuk juga pihaknya sudah sudah menyiapkan laporan lowongan kerja.

Untuk mamatuhi aturan, Eko menyebutkan, Distransnaker harus melakukan tatanan pembinaan yang melalui edaran maupun melakukan kunjungan yang akan dibina secara langsung dan mensosialisasikan secara secara serentak.

Namun pada sosialisasi tersebut mendapat kendala seperti sumberdaya, pembiayaan dan lainnya, karena belum ada di dalam rencana dan kegiatan tersebut belum ada penganggaran.

"Saran saya sosialisasi besar-besaran itu, semua perusahaan diundang kemudian bupati yang menyampaikan sosialisasi mungkin agak beda saya yakin pasti ada bedanya mudah-mudahan di tahun 2021 bisa diterapkan," ujarnya. 

Kemudian, untuk ke depan diperlukan langkah atau kebijakan khusus dari pemerintah untuk meningkatkan tindak kepatuhan perusahaan terhadap imbauan maupun regulasi yang berlaku atau pun melaksanakan perda yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Ia berharap, pada perusahaan yang ada di Kukar untuk mengikuti dan mentaati edaran yang disampaikan pemerintah terkait dengan laporan ketenaga kerjaannya terkait karyawan yang dirumahkan, PHK, dan termasuk laporan lowongan kerja. (advertorial)