DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Menjamurnya swalayan atau minimarket yang didirikan di Kota Balikpapan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) dan juga DPRD Balikpapan. 

Perlu diketahui bahwa, ada 163 swalayan yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), serta ada 71 swalayan yang memiliki izin dan sebagian besar diantaranya, melakukan perpanjangan perizinan. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny Ng, mengatakan masalah perizinan Swalayan yang tidak memenuhi persyaratan ini jangan sampai dicabut izinnya.  

Menurut Johny jika sudah sampai 100 lebih swalayan yang tidak berizin artinya sudah ada ribuan orang tenaga kerja yang terancam diputus hubungan kerja (PHK). 

"Jangan sampai mereka berpikir wah ini ada bermasalah sehingga tidak ada satu ketenangan untuk mereka. Sehingga nanti kalau ini besar terjadi mau ada berapa orang lagi yang di PHK kasihan juga," kata Johny Ng saat ditemui Diksi.co di ruang kerjanya, Kamis (29/4/2021).

Adanya teguran baik dari Pemkot maupun DPRD Balikpapan diharapakan masalah ini dapat segera diselesaikan, dan jangan sampai pemilik swalayan lupa untuk mengurus izin  yang perlu dipenuhi. 

Terlebih di tengah pandemi perekonomian terasa cukup sulit, dirinya tak ingin dengan kenakalan pemiliki swalayan malah membebankan karyawan yang bekerja di dalamnya. 

"Ini menyangkut masalah ekonomi jangan sampai mempersulit ekonomi seperti ini, kita harus meningkatkankan ekonomi apalagi di tengah pandemi ini," kata politisi Golkar ini. 

Pihaknya pun sudah membicarakan dan berdiskusi juga dengan pihak perizinan atau Dinas terkait untuk dapat mengawal masalah tersebut. 

"Saya pikir nanti ada aturan-aturan, sudah ada diskusi juga dengan pihak perizinan, jangan sampai nanti ini menggelisahkan masyarakat yang bekerja di Swalayan," ujarnya. (advertorial)