10 Tuntutan Mahasiswa ke Pemprov Kaltim Menggema, Aksi PMII Samarinda Soroti Infrastruktur hingga BBM

DIKSI.CO – Sepuluh tuntutan mahasiswa terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengemuka dalam aksi unjuk rasa yang digelar puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (9/4/2026).

Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga distribusi energi.

Aksi PMII Samarinda Memanas di Kantor Gubernur Kaltim

Sejak siang, massa aksi memadati kawasan depan kantor gubernur dengan membawa spanduk dan bendera organisasi. Orasi dilakukan secara bergantian dari atas mobil komando.

Situasi sempat memanas saat massa membakar ban di depan gerbang sebagai simbol protes. Bahkan, sebagian massa merangsek hingga menyebabkan pagar kantor gubernur roboh. Aparat kepolisian dan Satpol PP langsung memperketat pengamanan untuk mengendalikan situasi.

PMII Tegaskan Aksi Akan Berlanjut

Ketua Umum PC PMII Samarinda, Taufikudin, menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.

“Ini bukan aksi terakhir. Ini adalah langkah awal. Kami akan terus turun ke jalan sampai persoalan ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menyebut, sepuluh tuntutan yang disampaikan merupakan representasi keresahan masyarakat di berbagai sektor.

10 Tuntutan Mahasiswa ke Pemprov Kaltim

Dalam aksi tersebut, PMII menyampaikan 10 tuntutan utama kepada pemerintah provinsi, yaitu:

1. Mendesak percepatan pemerataan pendidikan yang layak di Kalimantan Timur.
2. Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
3. Mendesak peningkatan fasilitas kesehatan yang merata.
4. Mendesak pengawasan BBM subsidi agar tepat sasaran.
5. Mendesak ketegasan terhadap perusahaan yang belum melakukan reklamasi pascatambang.
6. Menolak wacana ekspansi Bakrie Group di Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Mendesak penindakan tegas terhadap pelaku illegal logging.
8. Mendesak penindakan korporasi yang menggunakan jalan umum untuk hauling.
9. Meminta pemenuhan kebutuhan listrik dan jaringan telekomunikasi di daerah 3T.
10. Mendesak peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.

Soroti Ketimpangan Pembangunan dan Energi

Menurut Taufikudin, berbagai tuntutan tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih masayarkat rasakan, khususnya di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu.

“Kami juga meminta pemerintah tegas terhadap illegal logging dan memastikan kebutuhan dasar seperti listrik dan jaringan telekomunikasi di daerah tertinggal bisa terpenuhi,” katanya.

Isu distribusi BBM, akses listrik, air bersih, serta dampak aktivitas pertambangan juga menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Kritik Ketidakhadiran Gubernur Kaltim

Dalam orasinya, massa juga menyoroti ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur saat aksi berlangsung. Mereka menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami datang untuk berdialog, bukan untuk konflik. Tapi sangat disayangkan ketika yang hadir hanya perwakilan OPD, bahkan ada yang belum dilantik. Seharusnya pemerintah hadir langsung menemui massa,” tegas Taufikudin.

Mahasiswa Buka Ruang Dialog dengan Pemerintah

Meski aksi sempat memanas, PMII menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah.

“Harapan kami sederhana, duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi. Ini bukan hanya soal mahasiswa, tapi soal kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.

Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan mendasar, sekaligus memperkuat pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur.

(Redaksi)