DIKSI.CO, SAMARINDA - Utak-atik skema anggaran dilakukan Pemprov Kaltim untuk penanganan wabah Covid-19.

Sedikitnya, pemprov akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 388,28 miliar untuk penanganan Covid-19 di Bumi Mulawarman --- julukan Kaltim. Anggaran tersebut diambil dari dana tak terduga dan realokasi (refocuing) anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dana ini tidak besar, namun diharap cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Bila nantinya situasi makin parah, Pemprov Kaltim akan menyiapkan dana tambahan," kata Hadi Mulyadi, wakil gubernur Kaltim, saat dikonfirmasi media lewat saluran aplikasi Zoom, Senin (6/4/2020).

"Beberapa pos anggaran cadangan sudah disiapkan, di antaranya pemotongan SPPD. Salah satunya SPPD tiga bulan perjalanan dari DPRD Kaltim," sambungnya.

Dari total anggaran Rp 388,28 miliar tersebut, sudah teralokasi sebesar Rp 36,67 miliar dari dana tidak terduga, untuk alokasi penanganan Covid-19 tahap pertama. Anggaran itu diperoleh dari belanja tidak terduga sebesar Rp 19,33 miliar dan realokasi anggaran OPD sebesar Rp 17,13 miliar.

"Anggaran itu sudah disalurkan untuk pengadaan APD, konsumsi tenaga medis, dan operasional kegiatan satgas Covid-19 di Kaltim," jelas Hadi.

Sementara itu, untuk tahap kedua, Pemprov Kaltim akan gelontorkan anggaran penanganan Covid-19, sebesar Rp 351 miliar.

Angka jumbo anggaran tersebut diambil dari rasionalisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar 148,45 miliar, Pembatalan hibah KONI sebesar Rp 75 miliar. Pembatalan kegiatan keikutsertaan Kaltim di Penas Tani Nelayan di Sumatera Barat, sebesar Rp 2,2 miliar, dan terakhir pemotongan dan pembatalan kegiatan di OPD Kaltim, sebesar Rp 125,74 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembelian APD dan rapid test, vitamin, pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan sarana fasilitas kesehatan, dan bantuan dampak ekonomi kepada warga yang memiliki risiko sosial.

"Bantuan dampak sosial ini akan dikomandoi oleh Dinsos Kaltim. Sudah didata, ada sekitar 9.611 jiwa, yang masuk kategori terdampak. Selain itu, dana tahap dua tersebut juga digunakan untuk stimulus ekonomi dan penguatan modal bagi UMKM dan industri kecil yang terdampak, tegasnya.

APBD Kaltim Ikut Terdampak

Wabah Covid-19 di Kaltim, dipastikan juga akan berdampak pada penurunan APBD Kaltim. Tidak tanggung-tanggung, APBD Kaltim diprediksi akan mengalami perubahan hingga 25 persen.

Hadi Mulyadi menjelaskan, pihaknya dan DPRD Kaltim telah melakukan simulasi perubahan APBD Kaltim 2020 bersama DPRD.

Pasalnya, APBD Kaltim dipastikan mengalami perubahan yang drastis. Terjadi penurunan total APBD Kaltim, yang diprediksi dari Rp 11,84 triliun menjadi Rp 8,81 triliun, atau sekitar 25 persen.

"Pendapatan Kaltim juga akan mengalami penurunan 25 persen, dari Rp 6,77 triliun menjadi Rp 5,08 triliun," paparnya.

Selain itu, dana perimbangan dan dana bantuan keuangan kabupaten/kota turut mengalami penurunan sebesar 25 persen.

Dikonfirmasi terpisah, Makmur HAPK, ketua DPRD Kaltim, memberikan respon positif terkait rencana perubahan APBD Kaltim.

DPRD dan Pemprov Kaltim, dalam waktu dekat akan membahas perubahan APBD secara detail dan segera disahkan menjadi APBD Perubahan Kaltim 2020.

"Segera kita agendakan untuk pembahasannya agar secepatnya disetujui," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)