DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemberitaan tentang pejabat daerah yang melakukan mobilisasi ketua RT di Samarinda untuk memenangkan anak di kursi dewan provinsi mendapat tanggapan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Terkait pemberitaan tersebut, AH sapaan karibnya mengaku menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk melakukan klarifikasi dan merespon pemberitaan nasional tersebut.
“Saya datang memenuhi panggilan Bawaslu (Samarinda) atas inisiatif (sendiri). Tepatnya beberapa hari setelah berita itu (mobilisasi ketua RT) beredar. Karena berita itu terkait pelaksanaan pemilu. Sebagai kepala daerah saya harus memberi edukasi. saya melakukan ini biar terang dan menjadi klarifikasi resmi,” ucap AH saat dijumpai di kantor Bawaslu Samarinda, Senin (22/1/2023) malam tadi.
Sebelum membuka klarifikasinya, AH lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada awak media.
Karena setelah berita mobilisasi ketua RT viral, dirinya tidak melayani pernyataan wartawan ketika di doorstop.
“Saya minta maaf karena tidak melayani doorstop soal ini, karena saya tidak mau memperpanjang polemik baru. Di waktu yang tetap saya akan melakukan klarifikasi seperti hari ini. Saya sudah diminta keterangan Bawaslu. Saya mengambil tanggung jawab di depan,” tegas AH.
Dalam berita tersebut, AH merasa kalau dirinya bersama sang anak sudah menjadi subjek.
“Berita itu mengaitkan diri saya dan anak saya. Kurang lebih satu jam saya memberikan klarifikasi di Bawaslu dan pemeriksa. Yang mana pokoknya kegiatan yang di video maupun diberitakan salah satu media. Pada dasarnya kegiatan yang diberitakan adalah kegiatan resmi pemerintah,” bebernya.
Kegiatan yang disebut itu, kata AH, adalah kegiatan refleksi akhir tahun.
Konteksnya untuk mengevaluasi pembangunan Samarinda secara umum, sejak 2021 hingga 2023 kemarin.
“Pertama kami menjelaskan tiga program utama pemerintah tentang pengendalian banjir dan infrastruktur. Yang kedua tata Kota Samarinda. Termasuk kebersihan lampu jalan, gotong royong dan sarana dan prasarana publik dan juga playground kelurahan penataan PKL dan pengembangan UMKM. Yang ketiga ada pembangunan dan pengembangan ekonomi Samarinda dan masyarakat,” ulasnya.
Dalam kegiatan itu, para Ketua RT di seluruh Samarinda menghadiri. Tujuannya karena salah satu program unggulan yang di usung Andi Harun-Rusmadi Wongso melibatkan para Ketua RT.
“RT itu hadir karena ada satu atau dua program yang memang terlibat langsung dan program itu program Probebaya. jadi tidak benar jika program itu baru akan dilaksanakan. Ini bukan program ujuk-ujuk dan bukan program politis,” terangnya.
Dalam program Probebaya, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 100 juta per RT.
Tujuannya Rp 60 juta untuk pembenahan infrastruktur kecil-kecilan dilingkup RT. Dan Rp 40 juta sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.
“Ini bukan program politis, ini masuk semua dalam dokumen Samarinda. masuk dalam RPJMD. RPJP dan seterusnya. Saya tidak ingin Probebaya ini di politisasi. karena saya bersama seluruh pejabat di kota Samarinda, tidak seujung kuku, sedikit pun bisa mengintervensi. Program ini dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat,” rinci AH.
Selain tentang narasi berita, AH juga menyebut kalau di dalam platform media online tersebut juga memuat potongan video saat dirinya berpidato.
Saat itu disebutkan AH memperkenalkan sang anak, yakni Afif Rayhan Harun kepada ketua RT.
Agar para ketua RT bisa mengetahui dan mau memberikan suaranya agar Afif mampu memenangkan helatan kursi dewan provinsi.
“Saat itu, kebetulan yang saya lihat di atas mimbar, itu adalah anak saya yang posisinya masih menjadi anggota DPRD. Saya sambut dia bukan kapasitas sebagai anak, tapi sebagai anggota DPRD. Tentu bukan (setingan). Ada anggota dewan lain yang datang tapi saya ga hafal siapa aja yang datang. Bahkan ada juga caleg yang datang,” lugasnya.
Selain perihal memperkenalkan sang anak, AH juga mengurai kalau adanya kabar bahwa para ketua RT nantinya akan diberi Rp 300 ribu untuk satu suara ketika memilih anak sang wali kota dalam ajang Pileg 2024.
Dalam perhitungannya, AH menyangkal hal tersebut. Sebab tidak masuk akal menurut AH, kalau setiap Ketua RT diminta mengumpulkan 50 suara, dan 1 suaranya akan dibayar Rp 300 ribu.
“Buat apa saya mau goal kan anak saya kalau perlu 150 ribu suara. Kalau mau lolos itu cuman butuh 20 ribu. Dan 150 ribu suara itu perlu dana Rp 45 miliar (jika 1 suara Rp 300 ribu). Teman-teman bisa periksa di LHKPN saya, saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada relevansinya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu,” tutupnya. (tim redaksi)
