Wakil Ketua Umum Partai NasDem Usul IKN Jadi Ibu Kota Kaltim Sementara, Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Negara
DIKSI.CO – Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan untuk menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, IKN dinilai belum memungkinkan secara kesiapan untuk menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa.
Menurut Saan, langkah tersebut merupakan solusi realistis di tengah sejumlah persoalan yang masih membayangi pembangunan IKN, seperti ketidaksiapan infrastruktur, administrasi, dan kebijakan.
Ia juga menilai bahwa penetapan IKN sebagai ibu kota provinsi dapat meredakan polemik status hukum dan politik proyek tersebut.
“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” kata Saan dalam pernyataannya, Jumat (18/7/2025) dikutip dari Kompascom.
Lebih lanjut, Saan menekankan pentingnya menghindari potensi proyek mangkrak dan mendorong agar pembangunan IKN disesuaikan dengan kondisi fiskal dan program prioritas nasional lainnya.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan pemindahan ibu kota ke IKN.
Oleh karena itu, Saan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara terhadap pembangunan IKN.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” tegasnya.
Saan menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa anggaran pembangunan IKN harus disesuaikan dengan efisiensi belanja negara, apalagi di tengah keterbatasan fiskal dan masih banyaknya program strategis lain yang harus dijalankan pemerintah.
“Jangan sampai juga nanti IKN, yang sudah keluar banyak uang, justru malah jadi beban dan terbengkalai. Pemerintah harus realistis melihat situasi,” pungkasnya. (*)
