DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD Samarinda kembali menyoroti kualitas pendidikan di Kota Tepian.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dari pemerintah daerah saja, melainkan semua pihak harus terlibat, terutama dari masyarakat sendiri dan dunia usaha.

"Peningkatan SDM juga membutuhkan sarana dan prasarana, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja," tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Sebab, jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi persoalan tersendiri untuk pemerintah.

"Ini harus dibantu dunia usaha dan masyarakat (orang tua murid), kalau tidak ditopang justru ini tidak akan berjalan baik dan peningkatan SDM juga akan sulit," jelasnya.

Ia menambahkan, munculnya sumbangan atau iuran dikarenakan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang cukup banyak.

Dirinya juga menepis isu tentang sekolah gratis yang menjadi bahan politisasi dari para pimpinan terdahulu.

"Tidak ada yang namanya sekolah gratis, tetap semua itu dibayar, yang mendapatkan beasiswa pun juga sekolahnya dibayarin oleh pemerintah," ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan dana BOSDA atau BOS Nasional (BOSNAS) hanya mampu membiayai per murid sebesar Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta.

Sedangkan kebutuhan dari setiap peserta didik mencapai Rp 5 juta.

Hal inilah menurutnya yang mendasari munculnya iuran dan sumbangan dari sekolah.

"Iuran itu tidak ada sanksi kalau tidak bayar juga tidak apa-apa, karena itu kan bentuknya sukarela bagi yang ikhlas," pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)