DIKSI.CO - Dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penanaman pohon serentak di Desa Muara Jawa Ilir, Kalimantan Timur (Kaltim).
Acara ini dilakukan seiring dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanaman Pohon Serempak.
Ayu Dewi Utari dari Sekretariat BRGM menjelaskan bahwa rehabilitasi mangrove ini dilakukan karena Kaltim tidak memiliki lahan gambut.
Sebanyak 3 hektar lahan di Desa Muara Jawa Ilir akan ditanami dengan 1000 bibit, sebagai bagian dari komitmen BRGM untuk mengembalikan ekosistem gambut dan mangrove.
"Lahan ini adalah salah satu lahan yang direncanakan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 2024, dan kini sudah berjalan,"kata Ayu pada Rabu (7/2/2024)
Ia mengatakan bahwa ada tanaman yang ditanam 10 tahun lalu oleh Polda telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Melalui upaya ini, diharapkan lahan tambak yang terbuka dapat dikembalikan menjadi ekosistem mangrove yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan,"ujarnya.
Penanaman serentak di Kaltim bukan hanya tugas BRGM dan KLHK. Dukungan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AD, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Forkopimda, dan seluruh Badan Nasional Gambut dan Mangrove (BNGM).
"Upaya ini juga dihubungkan dengan proyek IKN (Investasi Kualitas Tinggi), yang diharapkan menjadi pameran dari upaya pelestarian lingkungan,"jelasnya.
Selain manfaat bagi ekosistem, rehabilitasi mangrove diharapkan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Secara khusus, mangrove di Kalimantan Timur memiliki potensi sebagai tempat pemijahan ikan, terutama kepiting yang merupakan kebanggaan daerah tersebut.
Manfaat lain yang diungkapkan adalah kemampuan mangrove menyimpan karbon 5 hingga 8 kali lipat lebih tinggi daripada daerah darat.
Melihat kondisi mangrove di Kaltim secara keseluruhan, Ia menyebut bahwa luas mangrove mencapai sekitar 179.000 hektar, baik yang masih bagus maupun bekas mangrove. Namun, tidak hanya aspek lingkungan yang dibahas, tetapi juga potensi ekonomisnya.
Beberapa masyarakat dan kelompok tani di Kaltim telah berhasil mengolah mangrove menjadi produk seperti dodol, sirup, dan lainnya.
Pelaksanaan penanaman serentak ini tidak hanya terjadi di Kaltim.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, memimpin acara serupa di Cianjur, Jawa Barat, sementara Kepala BRGM, Hartono, memimpin di Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Hartono menekankan pentingnya pengelolaan lahan basah dengan bijak, mengutip bahwa lahan basah, termasuk gambut dan mangrove, memiliki manfaat besar.
"Sejak tahun 2021, BRGM telah melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Timur, menanam pohon di lahan seluas 7.405 hektar. Program ini melibatkan 4192 orang di 53 desa, yang tersebar di 6 kabupaten/kota," ungkapnya.
Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu dari 13 provinsi yang menjadi fokus penanaman pohon serentak. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN), luas mangrove eksisting Provinsi Kalimantan Timur mencapai sekitar 217 ribu hektar, dengan potensi habitat mangrove mencapai 113 ribu hektar. Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas mangrove 179.000 hektar, termasuk dalam wilayah prioritas BRGM untuk rehabilitasi mangrove.
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Setditjen PSKL), Mahfudz, menyoroti tiga pilar penting dalam kegiatan ini: pilar ekologi, lingkungan, dan sosial.
"Dengan menanam satu pohon, keberlanjutan tiga pilar tersebut dapat terjadi bersamaan. Pergerakan semua komponen tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan," ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa beberapa lokasi rehabilitasi mangrove sudah memberikan dampak positif pada pendapatan lokal.
"Dengan penekanan pada keberlanjutan ekologi, lingkungan, dan sosial, kegiatan ini bukan hanya tentang menanam pohon.Tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan untuk mencapai keberlanjutan yang seimbang," pungkasnya. (*)