DIKSI.CO, PASER - DPRD Paser menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser terendah kedua dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Meski 2022 ini Paser mengalami pertumbuhan positif 1,09 persen, namun DPRD menilai presentase tersebut mengalami penurunan yang signifikan dibanding dengan tahun 2021 dengan pertumbuhan 5,39 persen.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 pada 30 Maret 2023.
Musrenbang itu digelar di Hotel Kyriad Sadurengas, Kabupaten Paser.
"Presentase itu, merupakan pertumbuhan terendah kedua dari seluruh kabupaten kota di Kaltim," ujar Hendra.
Ia meminta hal tersebut menjadi perhatian semua pihak agar lebih meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Paser di seluruh sektor lapangan usaha.
"Ini yang perlu kita pikirkan bersama untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap sektor ekstraktif," ucapnya.
Hal lain yang menjadi sorotan oleh DPRD Paser yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser.
Hendra menyampaikan, Kabupaten Paser menempati urutan ke 6 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
"IPM pada 2022 sebesar 73,44 persen, nilai ini dibawah IPM Provinsi Kalimantan Timur sebesar 77,44 persen," sebutnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Hendra menggambarkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Paser masih relatif rendah.
"Sebagian masyarakat kita belum dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan," jelasnya.
Sementara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser pada 2022 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 9,73 persen.
Angka tersebut kata Hendra menunjukkan bahwa kesejahteraan sebagian penduduk Kabupaten Paser masih relatif rendah.
"Perlu dilakukan upaya penurunan angka kemiskinan secara serius, khususnya melalui program-program yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser pada 2022 sebesar 4,88 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan angka 5,70 persen.
"Ini harus ada langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan yang mampu menstimulus terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja," pungkasnya. (tim redaksi)
