Belakangan ini beredar isu terkait dugaan rangkap jabatan Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit di Kalimantan Timur (Kaltim).Dalam isu yang beredar, dr....
DIKSI.CO, SAMARINDA - Belakangan ini beredar isu terkait dugaan rangkap jabatan Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam isu yang beredar, dr. Chali diduga rangkap jabatan sebagai Dewas.
Namun, rumor yang beredar tersebut langsung dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat keputusan (SK) pengangkatan Dewas untuk RSUD A.W. Sjahranie (AWS).
“Yang sudah diterbitkan hanya untuk RS Atma Husada Mahakam. Sedangkan untuk AWS dan RS Kanudjoso, SK-nya masih dalam tahap proses,” ujar dr. Jaya dikutip dari Jurnal Borneo, Minggu (04/05/2025).
dr. Jaya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan dr. Chali untuk dua jabatan sekaligus.
Ia menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan hanya merekomendasikan nama-nama Dewas yang sebelumnya telah bekerja dalam tiga bulan terakhir dan menunjukkan hasil yang positif.
“Nama-nama itu sudah membantu percepatan penyelesaian berbagai kendala layanan di rumah sakit, khususnya AWS,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa susunan Dewas sebelumnya melibatkan unsur BPKD, Asisten Pemerintahan, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat.
Tim ini diusulkan untuk dilanjutkan masa tugasnya mengingat kontribusinya yang dianggap berhasil mengurai persoalan pelayanan di rumah sakit.
dr. Jaya pun meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.
“Tunggu saja keputusan resmi dari Gubernur. Tidak perlu menyebarkan hal-hal yang justru memperkeruh suasana,” ucapnya.
Disampaikannya, terkait mekanisme pengusulan anggota Dewas, ia menjelaskan bahwa selain dari Dinas Kesehatan, usulan juga bisa datang dari pihak rumah sakit.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur setelah melalui kajian dari Biro Ekonomi dan Biro Hukum.
Isu adanya oknum atau kepentingan tertentu dalam pengangkatan Dewas juga ditepis tegas oleh dr. Jaya.
Ia menyayangkan adanya spekulasi yang dinilai dapat mengganggu fokus perbaikan layanan kesehatan.
“Saya dapat kabar juga dari pihak kejaksaan soal isu ini. Tapi saya tegaskan, jangan menyebarkan narasi yang belum pasti. Kita sedang memperjuangkan akses layanan kesehatan gratispol, mari kita fokus ke sana,” pungkasnya. (*)