DIKSI.CO, BALIKPAPAN- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memberikan penggratisan iuran pada 1.459 sambungan PDAM, dinilai belum mencukupi sebagian masyarakat Balikpapan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman menyampaikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah belum dilakukan secara merata di semua kalangan tingkat sosial.

"Masalah tarif iuran pembayaran PDAM harusnya merata saja karena kita tidak perlu memandang kaya, miskin, mampu atau tidak mampu, karena virus ini tidak memandang kaya, miskin, mampu, tidak mampu," ujarnya.

Taufik menyampaikan, adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak pada pendapatan pajak daerah Kota Balikpapan telah menurun drastis kurang lebih Rp 18 miliar, hal ini membuat ekonomi masyarakatnya pun ikut melemah.

"Iuran ini kan sangat besar untuk ekonomi masyarakat apalagi adanya bencana yang kita terima di tengah-tengah ini, masalah covid-19 ini ekonomi mulai melemah," katanya.

"Kita harapkan pemerintah kota ambil lah kebijakan untuk menggratiskan semua (pelanggan)," lanjutnya.

Taufik juga menyampaikan kebijakan iuran pembayaran listrik juga harus bisa diperjuangkan oleh wali kota beserta tim jajarannya untuk meratakan kepada semua masyarakat.

"Jangan hanya 450 watt dan 900 watt itu sudah tidak ada di sini, rata-rata 1.300-2.200 watt," katanya

"Saya meminta kepada wali kota Balikpapan bersama-sama kita berjuang bagaimana caranya kita dapat membantu masyarakat kita khususnya Kota Balikpapan," lanjutnya. (advertorial)