DIKSI.CO, BALIKPAPAN- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memberikan penggratisan iuran pada 1.459 sambungan PDAM, dinilai belum mencukupi sebagian masyarakat Balikpapan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman menyampaikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah belum dilakukan secara merata di semua kalangan tingkat sosial.

"Masalah tarif iuran pembayaran PDAM harusnya merata saja karena kita tidak perlu memandang kaya, miskin, mampu atau tidak mampu, karena virus ini tidak memandang kaya, miskin, mampu, tidak mampu," ujarnya.

Taufik menyampaikan, adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak pada pendapatan pajak daerah Kota Balikpapan telah menurun drastis kurang lebih Rp 18 miliar, hal ini membuat ekonomi masyarakatnya pun ikut melemah.

"Iuran ini kan sangat besar untuk ekonomi masyarakat apalagi adanya bencana yang kita terima di tengah-tengah ini, masalah covid-19 ini ekonomi mulai melemah," katanya.